HUT RI ke-81, Lestari Desak DTSEN dan Desil Tepat Sasaran

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa sekaligus kepastian bahwa hasil pembangunan benar-benar dinikmati seluruh rakyat.
 

Menurutnya, momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi titik balik untuk memastikan pembangunan nasional semakin berdaulat dalam menentukan arah, adil dalam distribusi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat.
 

“Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
 

DTSEN dan Desil Jadi Sorotan
 

Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
 

Lestari menilai tema tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan yang benar-benar menghadirkan keadilan sosial, termasuk dalam penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mekanisme desil.
 

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan dalam penerapan sistem tersebut sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
 

Padahal, menurut Rerie—sapaan Lestari Moerdijat—keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat secara merata dan berpihak pada kepentingan rakyat.
 

289,3 Juta Individu Masuk Basis DTSEN
 

Lestari mencatat pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial.
 

Basis data tersebut mencakup sekitar 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.
 

Namun, ia mengingatkan masih muncul keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penempatan dalam desil.
 

Menurutnya, terdapat warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan tetapi justru masuk dalam desil tinggi sehingga kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
 

Sebaliknya, masih ditemukan masyarakat yang relatif mampu tetapi tercatat dalam desil rendah dan tetap menerima bantuan.
 

Jangan Sampai Data Melahirkan Ketidakadilan Baru
 

Lestari menilai mekanisme desil semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan sosial, bukan justru menciptakan persoalan baru.
 

“Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada HUT ke-81 ini, kita harus memastikan bahwa sistem desil benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat secara tepat,” ujar Rerie.
 

Karena itu, ia mendorong evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pendataan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan dapat tercermin secara akurat.
 

Perempuan hingga UMKM Harus Dapat Akses Setara
 

Selain persoalan data sosial ekonomi, Lestari menilai pemerataan kesempatan ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
 

Menurutnya, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah tertinggal, serta pelaku UMKM harus memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pasar, dan kesempatan kerja.
 

Pemerataan akses tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok atau wilayah tertentu.
 

Kebijakan Harus Berbasis Data dan Terukur
 

Lestari mendorong pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki target yang jelas, berbasis data, terukur, serta dapat dievaluasi secara terbuka.
 

Ia juga menekankan pentingnya menghubungkan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
 

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah tersebut, pembangunan yang berkeadilan membutuhkan koordinasi dan kesinambungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
 

Bukan Sekadar Bagus di Atas Kertas
 

Lestari menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kualitas kebijakan yang tertulis dalam regulasi.
 

Pelaksanaan di lapangan, pengawasan, serta keberpihakan terhadap masyarakat menjadi faktor yang menentukan apakah cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan rakyat.
 

“Yang kita perlukan bukan sekadar kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat,” pungkas Rerie.
 

Bagi Lestari, memasuki usia 81 tahun kemerdekaan merupakan momentum untuk memastikan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bukan sekadar tema peringatan, tetapi menjadi hasil nyata pembangunan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.