Benny K Harman Minta Jenderal Suyudi Reformasi Kultur Polri, Hapus No Viral No Justice

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan reformasi kultural di tubuh Polri. Ia mendorong perubahan pola pelayanan agar lebih humanis dan tidak represif terhadap masyarakat.
 

Benny juga meminta Suyudi menghapus kultur “no viral, no justice” serta menerapkan toleransi nol terhadap pungutan liar, pemerasan, dan praktik backing.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Benny melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
 

Kembalikan Polri sebagai Pelayan Masyarakat
 

Benny menyampaikan selamat kepada Suyudi atas amanah barunya sebagai Kapolri. Menurutnya, salah satu tantangan utama kepemimpinan baru adalah memperkuat kembali fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum sekaligus pelayan masyarakat.

“Tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat, untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat,” kata Benny.
 

Benny merujuk Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebut Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
 

Hapus Kultur ‘No Viral, No Justice’
 

Benny menilai perubahan di tubuh Polri tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi harus menyentuh kultur organisasi.
 

Ia meminta pendekatan pelayanan yang sebelumnya dinilainya masih dapat bersifat arogan diubah menjadi lebih humanis. Benny juga mendorong agar penanganan perkara tidak bergantung pada seberapa besar perhatian publik terhadap suatu kasus.

“Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan. Kapolri baru harus berani menghapus kultur ‘no viral no justice’, serta tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing,” tegas Benny.
 

Penegakan Hukum Jangan Represif
 

Benny juga meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat kecil. Ia mendorong aparat mengungkap pihak yang berada di balik tindak pidana sekaligus mengedepankan pendekatan hukum yang tegas dan tetap humanis.
 

“Kami meminta komitmen Kapolri baru untuk berani mengungkap aktor intelektual, dan stop pendekatan represif untuk masyarakat kecil,” ujarnya.
 

Suyudi: Perubahan Dimulai dari Pimpinan
 

Sementara itu, Suyudi sebelumnya menegaskan pembenahan Polri harus dimulai dari jajaran pimpinan dan dibuktikan melalui tindakan di lapangan. Ia juga menekankan bahwa anggota Polri tidak boleh menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.
 

“Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” kata Suyudi.
 

Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri, Suyudi juga menyatakan akan melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi program sebelumnya, serta memperkuat pelayanan publik dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
 

Komitmen tersebut sejalan dengan gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” yang menjadi salah satu fokus awal kepemimpinan Suyudi.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.