Heboh Geng TKI di Jepang, Komisi I Minta KBRI Memediasi Persoalan
RAJAMEDIA.CO - Info Parlemen - Komisi I DPR RI meminta KBRI hadir dalam permasalaha dan memediasi para pekerja migran Indonesia yang berada di Jepang. Sebab, salah satu tugas KBRI di seluruh dunia ini adalah menangani persoalan WNI.
Pernyataan itu disampaikan, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menanggapi ramainya infomasi yangmenyeutkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang membentuk 'geng' yang meresahkan masyarakat.
"Itulah eksistensi perwakilan negara di negara-negara sahabat,” ujarnya kepada Parlementaria dikutip Kamis (5/9).
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini -
Legislator PKS dapil Tangerang Raya itu mengungkapkan, KBRI perlu memperjelas situasi tersebut dengan melalui mediasi. Sebab, ada potensi bahwa kejadian tersebut bukan ulah PMI, melainkan hanya tuduhan.
"Kan banyak juga orang dituduh ketika ada konflik di dalam satu negara antara bangsa Indonesia rakyat atau WNI dengan orang luar, kan juga harus kita lihat, tidak harus serta-merta WNI yang disalahkan. Apa dulu kasusnya? Nah harus ada ruang pembelaan dari KBRI kita,” ujar Jazuli.
Namun, kata Jazuli, jika nantinya secara hukum terbukti, pada akhirnya Indonesia pun perlu terima pula hukuman yang diberlakukan dari negara terkait.
Jazuli berharap warga negara Indonesia di manapun berada seyogyanya menjadi warga negara yang santun, yang menjaga perdamaian, menjaga persatuan. Sebab, pertama Indonesia ini dasar negaranya, konstitusinya, mendidik warga Indonesia itu dimanapun berada.
"Karena itu saya berharap kepada seluruh warga Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, mau di Jepang, mau di mana tetap dia harus menampilkan citra Indonesia dengan citra yang menarik, dengan citra yang indah, dengan citra yang baik. Tidak boleh membuat kegaduhan, membuat gangguan dan ketertiban masyarakat secara umum,” pungkasnya.
Info Haji 5 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Dunia | 5 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu