Golkar Dorong Koalisi Permanen, Jaga Stabilitas Politik Nasional!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menandai pergeseran penting dalam arah politik partai berlambang beringin itu. 
 

Salah satu keputusan utama Rapimnas adalah mendorong pembentukan koalisi permanen sebagai bentuk kerja sama politik jangka panjang, baik di parlemen maupun di pemerintahan.
 

Koalisi permanen ini diproyeksikan menjadi fondasi stabilitas politik nasional guna memastikan keberlanjutan kebijakan strategis pemerintah.

 

"Stabilitas Politik Kunci Pembangunan Berkelanjutan"
 

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, koalisi permanen akan menjamin dukungan politik yang solid terhadap setiap kebijakan pemerintah.
 

“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
 

Dengan dukungan politik yang kuat dan konsisten, proses pengambilan keputusan di pemerintahan diyakini dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
 

Dari Koalisi Elektoral ke Koalisi Ideologis
 

Bahlil menjelaskan, gagasan koalisi permanen merupakan transformasi dari pola koalisi politik yang selama ini bersifat jangka pendek dan taktis. Golkar, kata dia, mendorong perubahan paradigma menuju koalisi yang lebih ideologis dan strategis.
 

“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden,” tegasnya.
 

Koalisi tersebut, lanjut Bahlil, harus berbasis pada kesamaan platform, visi kebijakan, dan agenda pembangunan jangka panjang.
 

Doktrin Karya-Kekaryaan Jadi Fondasi Astacita
 

Selain isu koalisi, Rapimnas I Golkar juga menegaskan kembali peran doktrin karya-kekaryaan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan Astacita dan visi Indonesia Emas 2045.
 

Doktrin tersebut menempatkan produktivitas, kerja nyata, dan keberlanjutan sebagai landasan utama kebijakan publik.
 

Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat
 

Bahlil menilai pendekatan berbasis karya dan hasil nyata akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan semata.
 

“Setiap program pembangunan harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bahlil.