Geger Data Tumpang Tindih, Selly Gantina Sentil Potensi Superbody BPS!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Semangat membangun Satu Data Indonesia mendapat dukungan penuh dari anggota Badan Legislasi DPR RI, Selly Andriany Gantina. 
 

Tapi, di balik apresiasi itu, Selly juga melemparkan kritik tajam soal potensi "kekuasaan absolut" BPS jika RUU Statistik disahkan.
 

"Konsep satu data itu bagus, tapi harus sampai ke struktur satuan supaya semua pihak paham dan selaras," tegas Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI bersama Kemensos, Kemenperin, dan Bappenas, Rabu (24/4/2025), di Gedung Nusantara I, Senayan.
 

Selly mengingatkan, data hasil Satu Data Indonesia akan menjadi fondasi perencanaan dan penganggaran nasional, dari kementerian hingga pemda. 

 

Karena itu, standarisasi data mutlak diperlukan, tanpa menutup ruang bagi kementerian/lembaga (K/L) untuk mengelola data sektoral mereka sendiri.
 

Namun, Selly mempertanyakan rencana penguatan peran BPS dalam RUU Statistik. 
 

"Apakah BPS akan jadi lembaga superbody? Bagaimana koordinasi ke depan kalau data BPS sering tidak sejalan dengan kebutuhan kementerian?" sindir politisi PDI-Perjuangan itu.
 

Selly membongkar fakta di lapangan: banyak kementerian dan lembaga memiliki kebutuhan data spesifik yang sering berbeda dengan standar BPS. Di sisi lain, tumpang tindih survei makin mengacaukan ekosistem data nasional.
 

Dia mencontohkan, saat ini masyarakat dihujani berbagai survei:

 

- Regsosek dari Bappenas,

- DTKS dari Kemensos,

- P3KE dari Menko PMK.

"Semua survei itu turun ke daerah secara bersamaan. Lalu siapa yang harus diutamakan? P3KE, Kemensos, atau Menko PMK?" tantang Selly di hadapan forum.
 

Menurutnya, jika tumpang tindih ini tidak segera diurai, niat membangun Satu Data Indonesia hanya akan berakhir menjadi jargon tanpa makna.
 

Di ujung rapat, Selly menegaskan: 
 

"Kita butuh Satu Data Indonesia, tapi juga butuh satu koordinasi yang kuat, adil, dan tidak memberangus peran K/L maupun pemerintah daerah."