Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Evaluasi Sementara Penyelenggaraan Haji Tahun 2022, Ini Catatan Ketua Panja Haji DPR RI

Laporan: Tim Redaksi
Rabu, 13 Juli 2022 | 17:47 WIB
Ketua Panja Haji DPR RI 2022, Dr. H. Ace Hasan Syadzily saat memberikan paparan di depan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas/Ist
Ketua Panja Haji DPR RI 2022, Dr. H. Ace Hasan Syadzily saat memberikan paparan di depan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas/Ist

Raja Media (RM), Mekkah - Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2022 secara Umum telah berjalan dengan lancar.

Indonesia sendiri telah mengirimkan jemaah haji dalam jumlah yang cukup besar dan merupakan negara muslim terbesar dunia yang mengirimkan jemaahnya.

Begitu disampaikan Ketua Panja Haji 2022 yang juga Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Dr. Ace Hasan Syadzily dalam keterangan pers yang diterima redaksi Raja Media Network, Rabu (13/7).

"Secara umum, aspek layanan penginapan jamaah, konsumsi jemaah selama di mekkkah, Arafah, Mina, Mudzdalifah (Armuzna) dan Madinah disediakan dengan baik, transportasi, berjalan sesuai tahapannya," ujar Ace Hasan.

Walau begitu, Ketum IKALUIN Jakarta itu mencatat dalam penyelenggaraan haji yang digelar setelah dua tahun pandemi Covid-19, masih ada kekurangan yang dirasakan para jamaah.

Kang Ace biasa disapa mengurai, Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut Ace, biaya Armuzna yang pada tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 1500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.531 SAR tak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jamaah.

"Pelayanan jamaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tambahan terakhir untuk biaya Armuzna yang kami setujui sebesar Rp 1,5 Triliun," ujarnya.

Kedua, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh hingga 7 KM sehingga menguras stamina jamaah.

Seharusnya kata Kang Ace, dengan kapasitas terbatas, penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya.

"Banyak jamaah yang kena dehidrasi dan kelelahan," ujar Ace. .

Ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jamaah yang tidak terupdate. Sehingga treatment tenaga kesehatan dalam melayani jamaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020.

"Ini Tentu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jamaah," ujarnya.

Secara Umum, kata Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat ini, pelayanan kesehatan sudah baik.

"Catatannya pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jamaah seperti batuk, pilek dan sesak nafas," ujarnya.

Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jamaah.

Kata Kang Ace, banyak jamaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya.

"Hal ini tentunya perlu difasilitasi Kementerian Agama," terang Ace.

Lainnya, bersifat teknis, seperti koper jamaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak.

"Ini perlu perhatian pihak yang berwenang," ujarnya.

Bereskan Haji Furoda

Mantan pentolan aktivis 98 ini juga mencatat masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain soal sengkarut Haji Furoda.

"Walaupun ini kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun karena menyangkut dengan jamaah haji Indonesia, harus dipastikan bahwa tidak ada calon jamaah haji kita yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Ace, perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus.

"Hasil pengawasan kami, satu pihak dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan," ujar Ace.

"Tentu kami berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh dan panjang," sambungnya.

"Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi dan konsumsi lebih awal dan lain-lain," demikian Kang Ace Hasan Syadzili.rajamedia

Komentar: