Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Tinjau Program MBG di Bandung Barat Usai Kasus Keracunan

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 26 September 2025 | 21:32 WIB
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/09/2025). - Humas DPR -
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/09/2025). - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Bandung Barat, Pengawasan - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini diambil setelah kasus keracunan menimpa sejumlah siswa yang menerima makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 

Insiden di Dua Dapur SPPG
 

Kasus keracunan tercatat terjadi di dua dapur penyedia makanan, yakni SPPG Cipari dan SPPG Neglasari. Keduanya menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah penerima layanan MBG.
 

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” tegas Cucun saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Kamis (25/9/2025).

DPR Kawal SOP BGN
 

Politisi PKB itu menekankan, DPR ingin memastikan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah disusun Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar dipatuhi di lapangan. Mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah wajib sesuai standar keamanan pangan.
 

Ia menambahkan, setiap dapur SPPG harus dilengkapi alat uji pangan serta melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—sebelum makanan diberikan kepada siswa.
 

Dorongan Perpres untuk MBG
 

Cucun juga mendorong agar program MBG diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak berjalan sendiri, tetapi bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga lembaga terkait lainnya.
 

“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” ujarnya.

Libatkan Sekolah dan Komite
 

DPR menilai penting adanya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai bentuk pengawasan bersama. Forum ini diharapkan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif atas jalannya program MBG.
 

Apresiasi Tanggap Darurat
 

Dalam kesempatan itu, Cucun juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan pihak lain yang bergerak cepat menangani kasus keracunan.
 

“Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: