Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Minta Pemerintah Tegas soal Ambalat: Jangan Biarkan Malaysia Klaim 'Laut Sulawesi'

Laporan: Firman
Kamis, 07 Agustus 2025 | 19:56 WIB
Blok Ambalat - Repro -
Blok Ambalat - Repro -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menyikapi pernyataan Malaysia yang menyebut wilayah Blok Ambalat sebagai bagian dari Laut Sulawesi.
 

Istilah “Laut Sulawesi” Bisa Kaburkan Status Klaim Wilayah
 

Menurut Amelia, penggunaan istilah geografis seperti 'Laut Sulawesi' oleh Malaysia tidak bisa dianggap enteng. 
 

“Penggunaan nomenklatur ini bisa membawa implikasi politis, apalagi jika digunakan untuk mengaburkan status klaim atas wilayah Ambalat,” tegas Amelia dalam keterangannya, Kamis (7/8).
 

Kerja Sama Jangan Korbankan Kedaulatan
 

Amelia menyoroti rencana pengelolaan bersama Blok Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia. Ia mengingatkan bahwa kerja sama antarnegara tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan Bangsa Indonesia.

“Posisi DPR sangat jelas, kedaulatan wilayah tidak untuk dinegosiasikan,” tegas Legislator Partai NasDem itu.
 

DPR Belum Terima Penjelasan Resmi
 

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah, baik dari Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri.
 

“Kalau memang ada pembicaraan atau kesepakatan, maka itu harus dibahas bersama DPR, karena menyangkut wilayah dengan status klaim yang belum selesai,” ujar Amelia.
 

Pengelolaan Bersama Harus Transparan dan Dikonsultasikan
 

Amelia menegaskan bahwa skema pengelolaan bersama dengan sistem bagi hasil harus dijelaskan secara transparan kepada publik dan DPR.
 

“Rincian teknisnya harus dibuka, termasuk proporsi pembagian, mekanisme operasional, dan jaminan bahwa hak kedaulatan Indonesia tetap aman,” katanya.
 

DPR Akan Panggil Menhan dan Menlu
 

Ia memastikan Komisi I DPR akan segera memanggil Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dalam forum rapat kerja untuk meminta klarifikasi.
 

“Kami ingin memastikan kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap dalam kerangka konstitusi dan prinsip kedaulatan NKRI,” tutup Amelia. rajamedia

Komentar: