Ara Meledak! Program Rumah Rakyat Naik 9 Kali Lipat, 400 Ribu Rumah Siap Dibangun

RAJAMEDIA.CO — Yogyakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tancap gas mempercepat program rumah rakyat di era Presiden Prabowo Subianto.
 

Dalam forum koordinasi kepala daerah Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), Menteri yang akrab disapa Ara itu mengumumkan lonjakan besar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 

Jika tahun lalu bantuan rumah layak huni hanya menyentuh sekitar 45 ribu unit, tahun ini pemerintah menaikkan drastis menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
 

“Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Seluruh kabupaten dan kota mendapat alokasi minimal 200 unit,” tegas Ara.
 

Pemerintah Daerah Diajak Bergerak Bersama
 

Kegiatan yang dipimpin Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BPS itu dihadiri gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda se-Jawa dan Bali.
 

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal program prioritas nasional, termasuk sektor perumahan rakyat.

Ara menegaskan keberhasilan pembangunan perumahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat.
 

Menurutnya, sinergi daerah menjadi kunci mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni.
 

“Saya memberikan apresiasi kepada gubernur se-Jawa dan Bali atas dukungan luar biasa terhadap program Kementerian PKP,” katanya.
 

Ara Sebut Rumah Layak Huni Jadi Prioritas Prabowo
 

Menteri Ara menilai peningkatan kuota BSPS merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 

Program tersebut diarahkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni dengan dukungan pemerintah.
 

Selain BSPS, Kementerian PKP juga mendorong penguatan pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
 

Jawa Tengah Jadi Raja KUR Perumahan
 

Ara mengungkapkan Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi di Indonesia.
 

Menurutnya, capaian itu menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat berjalan efektif.
 

“Kolaborasi ini mampu mendorong pertumbuhan sektor perumahan lebih baik,” ujarnya.
 

Dalam arahannya, Ara meminta seluruh kepala daerah terus mendukung berbagai program prioritas sektor perumahan.
 

Mulai dari pembangunan rumah subsidi, rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga perluasan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat kecil.
 

Sementara itu, Menko Polhukam menegaskan stabilitas politik dan keamanan tetap menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
 

Sedangkan Mendagri mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik agar program prioritas pemerintah berjalan cepat dan tepat sasaran.
 

Di forum yang sama, Kepala BPS juga memaparkan data strategis pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data di daerah.