BRIMA Soroti Danantara: Berkah Atau Musibah?

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN - Superholding Danantara yang digadang-gadang sebagai harapan baru investasi negara, kini mulai mendapat sorotan tajam. Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) menilai proyek ambisius ini berpotensi menjadi berkah sekaligus musibah bagi Indonesia.
 

Peringatan ini mencuat dalam webinar bertajuk "Superholding Danantara: Berkah atau Musibah?", Sabtu (8/3/2025). 

 

Acara ini digelar BRIMA bersama sejumlah lembaga akademik dan organisasi, seperti LIP Untirta, UNMA, LIRA, serta para akademisi dan pakar.
 

Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Rektor Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Prof. Andriansyah, Direktur NEXT Indonesia/Pengamat BUMN Herry Gunawan, Ekonom KADIN Ajib Hamdani, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Untirta Shanty Kartika Dewi, dan Presiden LIRA Andi Syafrani.

Danantara Bisa Jadi "Bom Waktu" Pemerintahan Prabowo
 

Direktur BRIMA Asep Rohmatullah menegaskan, Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang membangun reputasi sebagai pemimpin yang bersih dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Namun, jika Danantara tidak dikelola dengan transparan, bisa jadi justru menjadi bencana besar bagi pemerintahannya.
 

"Kalau tidak diawasi dengan ketat, Danantara bisa jadi 1MDB-nya Indonesia," kata Asep, mengingatkan skandal investasi yang mengguncang Malaysia.
 

Asep juga mengingatkan, Indonesia punya rekam jejak buruk dalam pengelolaan investasi negara. Kasus ASABRI, Jiwasraya, Taspen, dan korupsi di Pertamina adalah bukti bahwa kebocoran keuangan dan praktek rente masih merajalela di banyak BUMN.
 

"Apa sebabnya? Karena pengawasan lemah dan nawaitunya sudah tidak baik sejak awal," tegasnya.
 

Judicial Review: UU BUMN Perlu Digugat?
 

BRIMA bahkan tak main-main. Mereka sedang menyiapkan uji materi (judicial review) terhadap UU No.1/2025 tentang BUMN yang menjadi payung hukum Danantara.
 

"Kami akan gunakan hak konstitusional untuk menggugat pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi merugikan rakyat," ujar Asep.
 

Menurutnya, Danantara harus bekerja secara profesional dan menghindari kepentingan politik serta konflik kepentingan segelintir elite.
 

Konflik Kepentingan: Pejabat Rangkap Jabatan?
 

Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan mengkritik keras susunan pengelola Danantara yang diisi oleh pejabat rangkap jabatan.
 

"Rosan Roeslani merangkap sebagai Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara. Dony Oskaria masih menjabat Wamen BUMN. Ini jelas konflik kepentingan! Mau jadi regulator atau operator? Jangan dua-duanya!" tegasnya.
 

Herry menambahkan, rangkap jabatan ini melanggar UU Kementerian Negara Tahun 2008 dan UU BUMN Tahun 2025. Menurutnya, kalau mau serius membangun superholding yang kredibel, pengelolanya harus independen dan tak tersandera kepentingan politik.
 

Waspada! Danantara Bisa Jadi "Ladang Bancakan" Oligarki
 

Ekonom KADIN Ajib Hamdani menekankan, Danantara harus berpegang pada prinsip good governance dalam mengelola aset negara yang mencapai Rp 14.678 triliun.
 

"Jangan sampai superholding ini hanya jadi tempat parkir dana atau ladang bancakan oligarki," ujarnya.
 

Ajib menilai, tanpa pengawasan ketat, Danantara bisa bernasib sama dengan skandal keuangan lain yang pernah terjadi di BUMN.
 

Pengesahan UU BUMN yang Terlalu Cepat, Ada Apa?
 

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Shanty Kartika Dewi mempertanyakan kecepatan pengesahan UU BUMN 2025 yang menjadi dasar hukum Danantara.
 

"Hanya dalam tiga hari, undang-undang ini disahkan tanpa masuk dalam Prolegnas 2025. Ini jelas kebijakan yang tergesa-gesa," katanya.
 

Menurutnya, kebijakan seperti ini rawan menimbulkan masalah di kemudian hari.
 

"Dalam negara demokrasi, kebijakan harus dibuat dengan partisipasi publik. Kalau serba buru-buru, siapa yang sebenarnya diuntungkan?" kritiknya.
 

Danantara untuk Siapa? Rakyat atau Elite?
 

Shanty juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan menikmati manfaat dari pembentukan Danantara ini.

 

"Apakah Danantara ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya menguntungkan segelintir pihak?" tanyanya.
 

Sementara itu, Presiden LIRA Andi Syafrani menyoroti bahwa kelahiran Danantara sangat kental dengan dinamika politik nasional.
 

"Dua produk hukum lahir di hari yang sama: UU BUMN No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025. Ini menunjukkan ada agenda politik di balik pembentukan Danantara," ungkapnya.
 

Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, Danantara bisa berubah menjadi alat politik yang mengabaikan kepentingan publik.
 

Danantara Jangan Jadi "Bailout" BUMN yang Sakit
 

Rektor UNMA Prof. Andriansyah menekankan, Danantara harus fokus pada investasi produktif, seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, dan industri strategis.
 

"Kalau hanya dijadikan tempat bailout BUMN yang merugi, ini hanya menunda kehancuran," tegasnya.
 

Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola Danantara harus benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar menyelamatkan perusahaan negara yang gagal.
 

Superholding Rp 14.678 Triliun, Publik Wajib Awasi!
 

Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Superholding ini mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar (Rp 14.678 triliun).
 

Webinar yang diikuti lebih dari 250 peserta ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi dan tata kelola investasi negara.
 

BRIMA sendiri berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik berbasis riset ilmiah, agar investasi negara benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan menjadi "mainan" elite politik dan oligarki.
 

Jadi, apakah Danantara benar-benar berkah, atau justru musibah baru bagi Indonesia? Publik wajib waspada!