Beda Gaya Pramono dan Dedi Soal Banjir, DPRD Jakarta: Fokus Bukan pada Gaya, Tapi Hasil!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Gaya para pejabat dalam meninjau lokasi banjir di Jabodetabek belakangan ini jadi sorotan. Di media sosial, netizen ramai membandingkan aksi para pemimpin daerah dalam menangani bencana yang merendam sejumlah wilayah.
 

Salah satu yang paling viral adalah perbedaan gaya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pramono memilih menggunakan helikopter untuk memantau banjir, sementara Dedi terjun langsung ke lapangan menemui warga.
 

Netizen pun terpecah. Ada yang menilai pemantauan udara lebih efektif untuk mendapatkan gambaran luas kondisi banjir, ada juga yang menganggap pemimpin seharusnya langsung turun ke lapangan untuk merasakan penderitaan rakyat.
 

Namun, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menegaskan bahwa yang terpenting bukan bagaimana pejabat meninjau banjir, melainkan apa hasil dan tindakan konkret setelahnya.
 

"Yang ditunggu itu bukan cuma gaya tinjau lokasi, tapi hasilnya. Apa mitigasi yang dilakukan? Apa langkah konkret untuk bantu korban dan cegah banjir ke depan?" ujar Andri mengutip laman Disway, Kamis (13/3/2025).
 

Helikopter vs Turun Lapangan
 

Selama pemantauan, Pramono Anung menggunakan helikopter Agusta Westland (AW) 169 milik Baharkam Polri. Ia bersama jajaran Pemprov DKI memantau kondisi banjir di Jakarta, Bekasi, dan wilayah penyangga lainnya.
 

Menurut Andri, pemantauan dari udara bisa membantu identifikasi titik evakuasi dan distribusi bantuan lebih cepat. Tapi, jika hanya untuk pamer tanpa tindak lanjut, masyarakat tentu berhak mengkritisi.
 

"Kalau tujuannya mempercepat identifikasi titik banjir dan bantuan, itu bagus. Tapi kalau sekadar lihat-lihat doang tanpa aksi nyata, ya buat apa?" tegasnya.
 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat apresiasi karena turun langsung ke lokasi banjir dan berinteraksi dengan warga terdampak. Namun, Andri mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini juga harus dibarengi dengan kebijakan konkret.
 

"Yang terpenting bukan sekadar datang ke lokasi, tapi juga memastikan ada solusi jangka panjang," katanya.
 

Koordinasi Antar Wilayah Kunci Atasi Banjir
 

Menurut Andri, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri. Meskipun curah hujan di ibu kota tidak tinggi, air dari Bogor dan Bekasi bisa memicu banjir kiriman.
 

"Banjir kiriman bukan istilah negatif. Faktanya, Jakarta selalu berisiko banjir kalau curah hujan di wilayah hulu tinggi," jelasnya.
 

Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan perbaikan drainase harus dilakukan bersama.
 

"Harus ada langkah konkret, dari hulu sampai hilir. Kalau hanya berdebat soal gaya tinjauan, tapi gak ada aksi nyata, ya rakyat tetap kebanjiran," pungkasnya.