Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Anis Pertanyakan APBN Januari-Februari 2025 Defisit, Ada Apa Ini?

Laporan: Firman
Minggu, 16 Maret 2025 | 19:31 WIB
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati -- Dok DPR RI -
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati -- Dok DPR RI -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Jakarta – Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kinerja APBN hingga Februari 2025. Biasanya, laporan ini dirilis tak lama setelah periode berjalan, tapi kali ini telat lebih dari sebulan. Kenapa?
 

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati ikut menyoroti keterlambatan ini. "Kok lama banget? Masyarakat pasti bertanya-tanya, ada apa dengan APBN Januari 2025?" katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).
 

Ternyata, data menunjukkan APBN Januari-Februari 2025 sedang tertekan. Penerimaan negara menurun, sementara belanja tetap tinggi.
 

Penerimaan Pajak Drop, APBN Tekor
 

Data Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Januari 2025 cuma Rp88,89 triliun atau 4,06% dari target. Ini anjlok 41,86% dibanding tahun lalu.
 

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai naik 14,75% (Rp26,29 triliun). Tapi sayangnya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ikut turun 3,03% (Rp42,13 triliun).
 

Dengan penerimaan yang turun, APBN kembali mengalami defisit di awal tahun.
 

Tiga Tahun Surplus, Sekarang Malah Defisit
 

Di sisi belanja, pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp86,04 triliun, turun 10,75% dari tahun lalu.
 

Tapi tetap saja, penerimaan yang seret bikin APBN defisit Rp23,5 triliun (0,10% dari PDB). Padahal, Januari 2024 masih surplus Rp35,1 triliun.
 

"Ini pertama kalinya APBN defisit lagi di bulan Januari setelah tiga tahun surplus terus-menerus," kata Anis.
 

Akibatnya, pembiayaan anggaran melonjak 43,5% jadi Rp154 triliun. Keseimbangan primer juga terjun bebas 83,7% (yoy), dari Rp65,25 triliun ke Rp10,61 triliun.
 

DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati
 

Anis menduga ada beberapa kebijakan yang bikin penerimaan negara melemah, seperti implementasi Coretax dan kebijakan PPN.
 

"Harus lebih hati-hati! Kalau nggak diantisipasi dari sekarang, nanti APBN bisa makin tertekan," tegasnya.
 

Ia meminta Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang berdampak besar pada ekonomi nasional.
 

"Jangan sampai APBN makin jebol ke depannya!" pungkasnya.rajamedia

Komentar: