Andra Soni, Mau Ikut Dedi atau Cari Jalan Sendiri?

RAJAMEDIA.CO - Dedi Mulyadi bikin gebrakan. Tunggakan pajak kendaraan dihapus! Warga Jawa Barat senang. Mereka bisa mulai dari nol lagi. Tidak perlu pusing mikirin utang pajak bertahun-tahun.
 

Lalu Andra Soni kepincut. Gubernur Banten itu sampai video call Dedi. Nanya-nanya soal kebijakan ini. Dia penasaran. Bisa enggak diterapkan di Banten?
 

Kelihatannya simpel. Hapus tunggakan, rakyat senang, pemilik kendaraan kembali taat pajak. Tapi, apakah benar sesimpel itu?
 

Logika di Balik Pemutihan
 

Kalau dilihat dari sisi pemerintah, kebijakan ini bisa dibilang cerdas. Tunggakan pajak kendaraan itu sudah seperti utang yang nyaris mustahil ditagih. Angkanya besar, tapi realisasinya kecil. Banyak kendaraan yang sudah dijual tanpa balik nama, banyak pula yang sudah jadi besi tua tapi masih terdaftar punya tunggakan pajak.
 

Kalau dibiarkan, angka kendaraan yang tidak bayar pajak makin besar. Lebih baik dimulai dari nol. Yang masih punya kendaraannya jadi mau bayar pajak lagi. Data kendaraan jadi lebih bersih. Pendapatan pajak bisa meningkat di tahun-tahun berikutnya.
 

Tapi ada juga yang skeptis. Jangan-jangan ini kebijakan populis. Enak di awal, pusing di belakang.
 

Kenapa?
 

Karena kalau sering-sering ada pemutihan, orang bisa saja sengaja nunggak. Tunggu saja pemutihan berikutnya. Seperti orang yang sengaja enggak bayar tilang elektronik, berharap ada penghapusan denda di kemudian hari.
 

Di sisi lain, mereka yang selalu taat bayar pajak bisa merasa dirugikan. “Kita yang patuh malah enggak dapat apa-apa, yang nunggak justru diuntungkan,” kata mereka.
 

Dan ini yang paling gawat: kalau daerah terlalu sering mengandalkan pemutihan, lama-lama orang bisa kehilangan rasa takut untuk nunggak pajak. Pemutihan jadi seperti candu.
 

Andra Soni di Persimpangan
 

Lalu, Andra Soni mau bagaimana?
 

Dia sudah tanya-tanya ke Dedi Mulyadi. Artinya, dia tertarik. Mungkin sudah ada hitung-hitungannya. Tapi tentu dia juga sadar, Banten beda dengan Jawa Barat.
 

Jika dia benar-benar mengadopsi kebijakan ini, dia harus pikirkan jalan tengahnya.
 

Misalnya, buat sistem yang lebih adil: ada pemutihan, tapi sekaligus ada insentif bagi mereka yang selalu taat bayar pajak. Bisa berupa diskon untuk mereka yang tidak pernah nunggak.
 

Atau, setelah pemutihan ini, harus ada aturan lebih ketat. Jangan sampai tunggakan kembali menumpuk. Harus ada sanksi yang benar-benar efektif buat yang sengaja enggak bayar pajak.
 

Kebijakan ini bukan cuma soal menghapus angka di sistem pajak. Ini soal membangun budaya taat pajak yang sehat.
 

Andra Soni tentu ingin dicatat sebagai gubernur yang berpihak ke rakyat. Tapi dia juga pasti enggak mau dianggap cuma sekadar ikut-ikutan.
 

Apakah dia akan meniru Dedi Mulyadi? Atau menemukan formula sendiri yang lebih pas untuk Banten? Kita tunggu saja gebrakannya.
 

* Penulis: Pimred Raja Media, Ketua DPP PJS, dan Wakil Bedahara Umum IKALUIN Jakarta