Andi Muzakkir: CNG Pengganti LPG 3 Kg Jangan Jadi Masalah Baru!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Rencana pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi mendapat perhatian serius dari DPR RI. Komisi XII mengingatkan agar ambisi mengejar kemandirian energi tidak mengorbankan aspek keselamatan masyarakat.
 

Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir Aqil saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026).
 

DPR Masih Pelajari Skema Gas Merah Putih
 

Andi mengatakan Komisi XII hingga kini masih mendalami rencana pemerintah menghadirkan CNG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai Gas Merah Putih.
 

Menurutnya, DPR belum ingin terburu-buru memberikan dukungan sebelum seluruh mekanisme distribusi, tahapan implementasi, hingga standar keselamatan benar-benar siap.
 

"Yang paling penting adalah bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat. Itu yang menjadi perhatian utama kami," ujar Andi.
 

Kurangi Ketergantungan Impor LPG
 

Ia memahami pemerintah tengah mencari solusi untuk menekan ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani keuangan negara.
 

Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Artinya, sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG masih dipenuhi dari impor.
 

Di sisi lain, impor LPG menguras devisa hingga Rp130 triliun–Rp140 triliun setiap tahun, sementara subsidi LPG mencapai sekitar Rp80 triliun–Rp87 triliun.
 

Kondisi itu mendorong pemerintah mencari alternatif energi berbasis gas bumi domestik, termasuk melalui pengembangan CNG untuk rumah tangga.
 

Keselamatan Harus Jadi Prioritas
 

Meski mendukung upaya memperkuat kemandirian energi nasional, Andi menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan.
 

Ia meminta pemerintah lebih dulu menuntaskan regulasi, standar teknis, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan sebelum program diterapkan secara luas.
 

"Jangan sampai niat menyelesaikan satu persoalan justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
 

DPR Siap Kawal Program
 

Komisi XII DPR RI memastikan akan terus mengawal rencana pengembangan Gas Merah Putih agar implementasinya berjalan aman, memiliki kepastian hukum, serta benar-benar mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
 

Bagi DPR, keberhasilan transisi energi bukan hanya soal mengurangi impor, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.