Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR: AIPA Harus Jadi Benteng Perdamaian ASEAN di Tengah Gejolak Dunia

Laporan: Firman
Kamis, 23 Juli 2026 | 07:18 WIB
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh - Humas DPR -
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) harus tampil sebagai kekuatan utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. 
 

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, diplomasi parlemen dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah konflik dan memperkuat kerja sama antarnegara.
 

Pernyataan itu disampaikan Husein saat menjadi pembicara dalam sesi panel bertajuk "Inclusive Peace Governance" pada Pertemuan Ke-17 Kaukus AIPA di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
 

Parlemen Tak Sekadar Pembuat Undang-Undang
 

Menurut Husein, peran parlemen kini jauh melampaui fungsi legislasi. Parlemen juga memiliki tanggung jawab membangun dialog, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan ruang kerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan.
 

Ia menegaskan, diplomasi parlemen menjadi pelengkap penting bagi diplomasi pemerintah dalam menghadapi tantangan regional maupun global.
 

"Parlemen harus menjadi jembatan dialog yang mampu memperkuat perdamaian dan ketahanan kawasan," ujarnya.
 

Indonesia Andalkan Dialog dan Kearifan Lokal
 

Husein menjelaskan, pendekatan Indonesia dalam membangun perdamaian berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian konflik melalui dialog, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta pemulihan kemanusiaan.
 

Pengalaman Indonesia, kata dia, menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya dengan kekuatan institusi, tetapi juga melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
 

Mulai dari pemerintah, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, perempuan, hingga parlemen harus menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik.
 

DPR Dorong Demokrasi dan Partisipasi Publik
 

Sebagai lembaga legislatif, DPR RI terus mendukung pembangunan perdamaian melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
 

Husein mengatakan DPR berupaya memastikan setiap kebijakan nasional lahir dari proses yang inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
 

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus menjaga keadilan sosial.
 

AIPA Perlu Perkuat Diplomasi Preventif
 

Di tingkat regional, Husein mengakui ASEAN telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
 

Namun, menurutnya, dinamika geopolitik yang terus berkembang menuntut penguatan mekanisme diplomasi preventif agar konflik dapat dicegah sejak dini.
 

Ia menilai AIPA memiliki posisi strategis sebagai forum antarparlemen untuk membangun konsensus politik, memperkuat mediasi, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai.
 

ASEAN Harus Tetap Solid
 

Husein menegaskan, ASEAN yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik.
 

Kawasan juga membutuhkan institusi yang mampu memastikan setiap komitmen benar-benar dijalankan demi terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, damai, dan sejahtera.
 

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, diplomasi parlemen akan semakin menentukan masa depan kerja sama ASEAN.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: