Prabowo Akan Pecat Menteri Balelo, Adian: Omongannya Tegas, Tinggal Tindakannya!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 6 Februari 2025 – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Adian Napitupulu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja untuk rakyat (balelo). 
 

Menurut Adian, pernyataan Prabowo sudah tegas, sehingga kini masyarakat tinggal melihat apakah tindakannya akan sejalan dengan ucapannya.
 

"Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apa setegas omongannya, kita lihat dalam proses ke depan," ujar Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa waktu yang akan menjawab apakah pernyataan tersebut hanya sebatas ucapan atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
 

"Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan ya proses waktu, bukan Adian," tambahnya.
 

Evaluasi Kabinet Perlu Dilakukan Setiap Kebijakan
 

Adian juga menyarankan agar evaluasi kabinet tidak dilakukan secara periodik, melainkan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dengan begitu, efektivitas dan dampak kebijakan terhadap masyarakat bisa lebih cepat diukur tanpa harus menunggu periode tertentu.
 

"Evaluasi itu menurut saya tidak periodik, tapi per kebijakan. Kalau evaluasi periodik, dalam satu periode bisa ada 10, 15, atau 20 kebijakan, lalu evaluasi dilakukan per 100 hari, 200 hari, atau per tahun. Kalau menurut saya, lebih baik evaluasi dilakukan per kebijakan, jadi lebih pendek," jelas legislator asal Jawa Barat itu.
 

Masyarakat Bisa Menilai Kinerja Pemerintah
 

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Adian menegaskan bahwa rakyat juga memiliki peran dalam menilai kebijakan pemerintah, terutama jika ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat atau menciptakan kegaduhan.
 

"Rakyat bisa menilai mana kebijakan yang merugikan rakyat, menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Nah, itu biarkan saja rakyat yang melihat dan menilai," pungkasnya.
 

Pernyataan Adian ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo ke depan, terutama dalam hal pengelolaan kabinet dan efektivitas kebijakan yang diterapkan demi kepentingan rakyat.