Adian Sentil Menko PMK: Banjir Itu Soal Rakyat, Bukan Cuma Isu Politik!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu menyoroti pernyataan Menko PMK Pratikno yang meminta pemerintah segera menangani banjir agar tidak jadi isu politik. Adian menegaskan, penanganan banjir bukan soal politik, tapi soal rakyat!
 

"Kalau mau selesaikan banjir, bukan karena takut jadi isu politik, tapi karena itu mengorbankan rakyat. Salah besar kalau penanganan banjir hanya didasarkan pada kekhawatiran isu politik," tegas Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).
 

Menurutnya, negara harus hadir setiap kali rakyat menjadi korban, tanpa peduli apakah peristiwa itu bakal jadi isu politik atau tidak.
 

"Mau jadi isu politis atau tidak, prinsipnya sederhana: kalau rakyat jadi korban, maka negara harus turun tangan. Selesaikan!" cetus politisi PDIP itu.
 

Bukan Cuma Jakarta, Bogor-Bekasi Juga Harus Ikut Bertanggung Jawab!
 

Adian juga mengingatkan bahwa banjir Jabodetabek bukan cuma urusan Jakarta. Dia meminta tiga kepala daerah—Jakarta, Bogor, dan Bekasi—duduk bareng mencari solusi.
 

"Kalau kita lihat, ada Bogor, ada Bekasi, ada Jakarta. Tiga kepala daerah ini harus ketemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam, duduk bareng. Ini bukan persoalan satu wilayah saja, tapi persoalan bersama," ujarnya.
 

Lebih jauh, ia menyarankan anggaran penanganan banjir harus dibagi bersama oleh ketiga daerah itu.
 

"Enggak bisa semua dibebankan ke Jakarta. Harusnya gotong royong! Kalau perlu, anggarannya dibagi bareng-bareng, biar lebih efektif," tandasnya.
 

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno mengingatkan agar banjir Jabodetabek segera ditangani agar tidak berkembang menjadi isu sosial dan politik.
 

"Banjir di jantung nasional, Jabodetabek, ini mudah sekali berkembang jadi isu sosial, isu politik, dan seterusnya. Karena itu, mohon ditangani secepatnya. Koordinasi adalah kunci," kata Pratikno dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3).
 

Namun, bagi Adian, fokus utama bukan soal isu politik, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk rakyat. 
 

"Jangan kebanyakan wacana, yang penting eksekusi!" tutupnya.