TPPO Berkedok Liburan Terbongkar! Abdullah: Putus Semua Mata Rantai Kejahatan

RAJAMEDIA.CO – Jakarta - Terungkapnya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus mengirim pekerja migran Indonesia ke Kamboja berkedok perjalanan wisata mendapat sorotan serius dari DPR RI.
 

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola pengawasan lama. Menurutnya, perubahan modus sindikat TPPO harus dijawab dengan strategi pencegahan yang lebih adaptif, modern, dan berbasis intelijen.
 

Modus Berubah, Negara Harus Berbenah
 

Pernyataan Abdullah disampaikan menyusul ditangkapnya buronan internasional Leny Agusya, yang masuk daftar Interpol Red Notice, di Bandara Soekarno-Hatta.
 

Leny diduga menjadi koordinator jaringan yang merekrut warga Indonesia melalui grup WhatsApp, lalu mengirim mereka ke Kamboja dengan kedok wisata untuk dipekerjakan sebagai operator judi online.
 

"Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi itu harus diterapkan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga penindakan," tegas Abdullah, Rabu (5/8/2026).

Jangan Hanya Periksa Dokumen
 

Menurut Abdullah, pemeriksaan administratif di pintu keberangkatan tidak lagi cukup untuk menghadapi sindikat yang semakin rapi dan terorganisasi.
 

Negara, kata dia, harus mampu membangun sistem yang dapat membaca pola kejahatan secara menyeluruh.
 

Mulai dari pola perekrutan, komunikasi digital, jalur perjalanan berlapis, hingga hubungan antarpelaku yang sekilas terlihat legal tetapi sebenarnya merupakan bagian dari jaringan perdagangan orang.
 

"Negara harus mampu mendeteksi pola kejahatan, mengenali karakteristik perekrutan, pola komunikasi digital, hingga rute perjalanan yang menjadi bagian dari operasi perdagangan orang," ujarnya.
 

Bangun Profil Modus Nasional
 

Abdullah mendorong setiap kasus TPPO yang berhasil diungkap dijadikan bahan penyusunan profil modus nasional.
 

Data tersebut, menurutnya, harus dapat dimanfaatkan oleh Polri, Imigrasi, BP2MI, Bea Cukai, hingga otoritas bandara sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah munculnya korban baru.
 

Ia mengingatkan pemerintah sebenarnya telah memiliki banyak data mengenai pola perekrutan, penggunaan media sosial, rekayasa perjalanan, hingga pelatihan korban agar memberikan keterangan palsu kepada petugas.
 

Semua data itu, katanya, harus dikembangkan menjadi indikator risiko nasional.
 

"Negara tidak boleh membiarkan sindikat terus menciptakan modus baru, sementara sistem pengawasan masih menggunakan pola lama," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
 

Bongkar Seluruh Jaringan
 

Abdullah mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Interpol menangkap tersangka utama.
 

Namun ia meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
 

Menurutnya, aparat harus mengungkap seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari penyedia dokumen perjalanan, pengatur rute transit, penyandang dana, penyedia rekening, hingga pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyuapan.
 

"Seluruh mata rantai itu merupakan bagian dari organisasi kejahatan yang harus diputus secara bersamaan. Jika yang diproses hanya pelaku lapangan, jaringan perdagangan orang akan terus beregenerasi dengan modus yang semakin canggih," katanya.
 

Pencegahan Harus Lebih Dulu
 

Abdullah menegaskan keberhasilan pemberantasan TPPO tidak boleh hanya diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap.
 

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah kemampuan negara mengubah setiap modus yang terungkap menjadi sistem pencegahan baru sehingga ruang gerak sindikat semakin sempit.
 

"Keberhasilan penegakan hukum tidak lagi cukup diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi dari kemampuan negara mengubah setiap modus menjadi sistem pencegahan baru yang membuat organisasi perdagangan orang kehilangan ruang untuk beroperasi," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.