Satgas Diminta Gigih! Legislator: Rokok Ilegal Rugikan Negara, Industri, dan Pekerja

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, meminta Satuan Tugas (Satgas) Rokok Ilegal yang dibentuk pemerintah tak hanya jadi pajangan. Menurutnya, peredaran rokok ilegal yang meningkat tiap tahun butuh penindakan hukum tegas dan lintas sektor.
 

“Satgas ini harus segera kerja. Jangan nunggu. Rokok ilegal merugikan penerimaan negara dan melemahkan industri yang taat bayar cukai,” ujar politisi Partai Gerindra ini, Kamis (31/7/2025).
 

Data Bea Cukai hingga Mei 2025 mencatat, 285,81 juta batang rokok ilegal berhasil disita—naik 32 persen dibanding 2024. Tahun lalu, negara mengantongi Rp216 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT).
 

Peluang Celah di Regulasi RPMK
 

Di luar tindakan lapangan, Wihadi juga mengkritisi keberadaan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) soal kemasan polos (plain packaging) rokok legal. Ia menyebut kebijakan ini bisa memperbesar celah bagi rokok ilegal.
 

“Kalau semua kemasan diseragamkan, rokok ilegal gampang nyamar. Ini kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan pasar gelap,” tegasnya.
 

Ketua Gaprindo, Benny Wahyudi, turut menyayangkan pasal penyeragaman desain. Menurutnya, rokok ilegal sudah menjadi pesaing luar biasa dan menimbulkan persaingan tak sehat. 
 

“Penyeragaman kemasan hanya akan memperkuat pasar gelap. Ini kejahatan extraordinary,” kata Benny.
 

Satgas Harus Libatkan Semua Pihak
 

Wihadi menyarankan, Satgas Rokok Ilegal melibatkan unsur Polri, TNI, Pemda, Kemenperin, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta masyarakat sebagai pelapor partisipatif.
 

“Kalau dibiarkan, bukan cuma industri legal yang terpukul. Pekerja dan petani juga terdampak. Kami di DPR akan kawal agar kebijakan pengawasan cukai ini adil dan berpihak,” tandasnya.