DPR dan Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kabar baik bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pimpinan DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati langkah memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
 

Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
 

PPPK Paruh Waktu Didorong Menjadi Penuh Waktu
 

Bahtra menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan pemerintah atas kesepakatan yang dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan kepastian status para tenaga PPPK.
 

"Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS," ujar Bahtra.
 

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan, kesepakatan ini merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.
 

Menurutnya, komitmen bersama antara DPR dan pemerintah menjadi harapan baru bagi tenaga PPPK yang selama ini menantikan peningkatan status dan kepastian kesejahteraan.
 

Gaji Pokok PPPK Diupayakan Ditanggung APBN
 

Selain peningkatan status kepegawaian, Bahtra mengungkapkan salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap kesejahteraan tenaga PPPK.
 

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," jelasnya.
 

Bahtra berharap kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui regulasi yang memberikan kepastian bagi seluruh tenaga PPPK.
 

Menunggu Peraturan Pemerintah
 

Meski kesepakatan telah dicapai, Bahtra menjelaskan bahwa pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut.
 

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi tahapan penting agar kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
 

"Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti," katanya.
 

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat, termasuk menyangkut persoalan tenaga PPPK.
 

Harapan Baru bagi Tenaga PPPK
 

Kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, peluang mengikuti seleksi CPNS, serta rencana pembiayaan gaji pokok melalui APBN menjadi sejumlah poin penting yang dinantikan tenaga PPPK.
 

Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu penerbitan PP sebagai aturan pelaksana.
 

DPR RI melalui Komisi II menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar aspirasi tenaga PPPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.