Anggota DPR-DPD RI Deklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Ketegangan yang mewarnai dunia belakangan ini mengundang keprihatinan dari kalangan parlemen Indonesia. Terlebih eskalasi ini semakin meluas.

Mulai dari perang Rusia-Ukraina sejak 2022, genosida Israel terhadap warga Gaza pada 2023, hingga yang terbaru ketegangan melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, bahkan kini eskalasi meluas ke Lebanon Selatan yang mengakibatkan tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian (peace keeper) gugur.

Karena itu sejumlah anggota DPR dan DPD RI lintas fraksi pun bergerak mendeklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia World Peace Parlimentary Caucus (WPPC) di gedung Parlemen, Jakarta (Senin, 6/4/2024).

Hadir antara lain dalam jumpa pers tersebut Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Fraksi Golkar DPR RI), ⁠Mardani Ali Sera (PKS), ⁠Saleh P. Daulay (PAN), ⁠Sofwan Dedy (PDIP), ⁠Eva Monalisa (PKB),  dan KH ⁠Muhammad Nuh (DPD RI).

Dalam deklarasi itu, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia mengeluarkan 10 pernyataan. Salah satunya, mendesak gencatan senjata dan penghentian perang.

Berikut selengkapnya sepuluh pernyataan sikap tersebut.

Pertama, Parlemen Indonesia (DPR/DPD/MPR RI) mengecam keras seluruh bentuk agresi militer yang dilakukan oleh pihak mana pun yang memperluas konflik dan menimbulkan korban sipil.

Kedua, menjamin keamanan jamaah haji. Pentingnya mengupayakan deeskalasi di seluruh Timur Tengah untuk menjamin kemanan jamaah haji yang akan segera dilaksanakan.

Ketiga, menolak perang sebagai instrumen politik. Bahwa perang bukan solusi sah dalam penyelesaian konflik internasional dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

Kempat, mendesak dilakukannya gencatan senjata total dan tanpa syarat di seluruh wilayah konflik, termasuk Iran, Israel, dan Lebanon.

Kelima,  menuntut seluruh pihak menghormati Konvensi Jenewa, menghentikan serangan terhadap warga sipil, tenaga medis, dan fasilitas publik.

Keenam,  mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL, termasuk yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI, dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi seluruh peace keepers.

Ketujuh, Indonesia Garda Terdepan Perdamaian Dunia. Mendukung pemerintah untuk mengambil sikap tegas serta berperan aktif dalam upaya mengakhiri perang dan menjadi garda terdepan mewujudkan perdamaian dunia, melalui berbagai instrumen diplomasi dalam koridor konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif.

Kedelapan, mendukung penguatan peran PBB. Mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk resolusi penghentian konflik dan mekanisme perlindungan internasional.

Kesembilan, menolak segala bentuk intervensi militer yang memperluas perang regional dan meningkatkan risiko konflik global.

Kesepuluh, mendukung penyelesaian melalui jalur diplomasi, dialog konstruktif, dan mekanisme multilateral yang inklusif.

"Deklarasi ini merupakan komitmen moral dan politik Parlemen Indonesia untuk berdiri di garis depan perjuangan perdamaian dunia, serta penghormatan atas pengorbanan prajurit TNI yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian," demikian penutup pernyataan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia.