Pamdal DPR Naik Kelas! Menuju Polisi Parlemen, Kini Dapat JHT Juga

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Gedung DPR tak hanya sibuk menggodok undang-undang dan menyusun anggaran. Di balik rapat-rapat paripurna, ada mereka yang siaga setiap hari: Pamdal – Pasukan Pengamanan Dalam DPR RI. Hari Kamis (12/6), giliran mereka yang mendapat perhatian khusus.
 

Lewat kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan, para Pamdal resmi mendapatkan perluasan perlindungan sosial. 

 

Bukan hanya jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tapi kini juga Jaminan Hari Tua (JHT). Ini bukan sekadar tambahan program—tapi pengakuan.
 

Dari Honorer ke PPPK
 

Kepala Biro SDMA Setjen DPR, Djaka Dwi Winarko, tak sekadar bicara perlindungan. Ia menyiratkan perubahan status besar: Pamdal akan diproses menjadi PPPK alias Polisi Parlemen. Ini transformasi besar dari tenaga honorer ke posisi yang lebih permanen dan strategis.
 

"Kita sedang proses teman-teman Pamdal ini menjadi polisi parlemen. Dengan status PPPK, perlindungan dan kesejahteraan mereka akan jauh lebih baik," ujar Djaka.
 

Garda Terdepan Demokrasi
 

Pamdal bukan sekadar petugas keamanan. Mereka adalah garda terdepan penjaga stabilitas gedung wakil rakyat yang juga objek vital nasional. Dalam diam, mereka menjaga setiap aksi, demo, hingga kunjungan publik yang masuk ke Senayan.
 

"Satu sisi, DPR ini objek vital yang harus diamankan. Tapi juga gedung rakyat, terbuka bagi siapa pun menyampaikan aspirasi. Peran Pamdal sangat spesifik dan strategis," lanjut Djaka.
 

Dari Pelindung ke Profesional
 

Tak hanya perlindungan kerja, peningkatan keterampilan dan profesionalisme juga dijanjikan. Karena menurut Djaka, kinerja parlemen yang efektif harus dimulai dari keamanan internal yang solid dan profesional.
 

Sosialisasi ini jadi sinyal kuat: DPR RI mulai menata ulang struktur internalnya, dimulai dari akar paling dasar—sektor keamanan. Sebuah pesan bahwa pengamanan lembaga legislatif bukan lagi kerja serabutan, tapi profesi serius dengan masa depan jelas.