Muktamar PPP ke-10, Mardiono Beri Sinyal 'Nyalon' Ketua Umum

RAJAMEDIA.CO - Polkam, NTB - Dalam gelaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar ke-10 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku belum menyatakan maju atau tidak sebagai Ketua Umum PPP. Walau begitu, Mardiono mengaku siap jika diberi amanah.

"Saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit," ujar Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu, (16/11).

Mardono mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah.Sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandat dirinya siap mengemban amanah tersebut.

Namun demikian, dirinya tidak ingin juga memburu amanah tersebut, karena sepanjang kariernya di partai berlambang Ka'bah tersebut dirinya tidak pernah seperti itu.

"Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah," ucapnya.

Terkait adanya desakan Muktamar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat, sebab pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

"DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," terang Mardiono.

Ditegaskannya, PPP merupakan partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun, paling independen. Setiap pemilihan, pergantian baik wilayah maupun cabang, begitu juga di muktamar.

"Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi," pungkasnya.