Modus "Ngakali" Kuota Haji Dibongkar KPK, 8.400 Jemaah Reguler Terkena Dampak!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Hukrim - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dampak masif dari dugaan korupsi kuota haji yang tidak hanya merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun, tetapi juga menggeser sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah mengantri secara legal.
 

"Bicara kerugian umat, waktu tunggu ini jadi dampak yang cukup masif. Kuota reguler berkurang 8.400 dan bergeser ke kuota khusus," tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
 

Kuota Tambahan Dibagi Dua, Melanggar Aturan 92:8
 

Budi menjelaskan, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019, kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi seharusnya dialokasikan 92% untuk haji reguler (18.400 kuota) dan 8% untuk haji khusus (1.600 kuota). 

 

Namun dalam praktiknya, kuota tersebut justru dibagi dua: 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.
 

"Ini jelas melanggar aturan. Kuota reguler dikurangi 8.400 untuk dialihkan ke kuota khusus," ujarnya.
 

Puluhan Travel Diduga Terlibat, Mantan Menag Dicegah ke Luar Negeri
 

KPK sedang mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024 dan telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik travel Fuad Hasan Masyhur, yang keduanya dicegah ke luar negeri.
 

Lebih dari 100 travel diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan secara tidak legal.
 

Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun, Penyidikan Masih Berjalan
 

KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara secara pasti. Hasil sementara menunjukkan kerugian mencapai lebih dari Rp1 triliun.
 

"KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum. Penetapan tersangka masih dalam proses," jelas Budi.
 

Dampak Sosial: Waktu Tunggu Jemaah Reguler Bertambah Lama
 

Kebijakan diskresi yang tidak tepat ini menyebabkan jadwal keberangkatan jemaah haji reguler tertunda lebih lama, memperpanjang penderitaan mereka yang telah menunggu bertahun-tahun.