LIRA: "Jangan Stempel Ormas Sebagai Preman, Negara Harus Jadi Wasit yang Adil!"

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam – Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, meledakkan perdebatan soal satgas dan ormas dalam webinar bertajuk Menyoal Efektivitas Satgas Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah yang digelar Jumat (27/6/2025).
 

Dalam paparannya yang tajam, Andi menolak keras anggapan yang menyamaratakan premanisme sebagai wajah dari organisasi kemasyarakatan (ormas). 
 

Ia menegaskan, istilah "preman" adalah tindakan, bukan identitas, apalagi cap permanen bagi ormas yang selama ini berkontribusi positif.
 

“Premanisme adalah tindakan, bukan identitas ormas. Tidak semua kekerasan lahir dari ormas, dan tidak semua ormas menyemai kekerasan,” tegasnya.

Satgas Tanpa Peta Jalan, Negara Tanpa Standar
 

Andi yang juga pentolan aktivis 98 itu mengkritik keras keberadaan Satgas Anti Premanisme yang menurutnya sering lahir tanpa peta jalan, indikator kerja yang transparan, dan mekanisme evaluasi. Ia menyebut, publik berhak tahu: Satgas ini bekerja untuk siapa, dengan ukuran apa, dan ditagih oleh siapa?
 

“Apakah semua ormas wajib terdaftar untuk diakui negara? Apa fungsi konkret dari satgas ini di tengah menjamurnya satgas-satgas lain? Bagaimana publik bisa mengukur akuntabilitas mereka?” tantangnya.

 

Ia juga menyoroti dualitas hukum dan struktur organisasi yang membingungkan. Dari Peradi A dan B, KNPI versi ini dan itu, hingga fenomena pluralisme kelembagaan yang tak diatur dengan baik. “Ini bukan soal jumlah, tapi arah dan standar,” ucap Andi.
 

Negara Pilih Kasih: Ada Ormas yang Dipelihara, Ada yang Disingkirkan
 

Dalam forum tersebut, Andi juga menyoroti ketimpangan perlakuan negara terhadap ormas. Ia mengungkap adanya praktik perlakuan istimewa terhadap ormas tertentu, termasuk akses pendanaan dan perlindungan politik, sementara ormas lain yang telah lama bergerak di bidang sosial justru distigma sebagai ancaman.
 

“Keadilan tidak mengenal kasta ormas. Jangan ada model hukum baru hanya karena satu ormas dianggap berbeda,” katanya dengan nada tajam.
 

Rumuskan Ulang Satgas: Transparan, Terukur, dan Reflektif
 

Andi mengusulkan agar negara mulai dari dasar: bikin mekanisme pengaduan yang terbuka, sistem evaluasi yang jelas, dan kanal refleksi bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil.
 

Ia mendesak pembentukan ekosistem pembinaan ormas yang adil, bukan represif. Ormas yang telah berjasa, menurutnya, harus diberi ruang dan apresiasi setara.
 

“Negara tidak boleh jadi wasit yang berat sebelah. Ormas yang keren jangan disingkirkan, tapi justru dirangkul,” pungkasnya.