Lasarus Minta Anggaran Tak Jadi Hambatan Penanganan Darurat Bencana NTT

RAJAMEDIA.COM — Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah bergerak cepat menangani kondisi darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menegaskan persoalan ketersediaan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pembukaan akses maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
 

Lasarus bahkan meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) tidak ragu menggunakan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanganan di lapangan melebihi alokasi awal sekitar Rp100 miliar.
 

Menteri PU Diminta Tak Ragu Bergerak
 

Menurut Lasarus, dalam kondisi darurat, pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, Menteri PU dipersilakan mengambil langkah yang diperlukan sesuai kebutuhan di lapangan.
 

“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
 

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan bahwa kementeriannya sementara menggunakan anggaran yang tersedia untuk menangani kebutuhan darurat di NTT.
 

Anggaran BNPB Terbatas, PU Ambil Langkah Alternatif
 

Menteri PU sebelumnya menjelaskan, berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, kebutuhan penanganan tersebut semestinya dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 

Namun, keterbatasan anggaran BNPB membuat pemerintah harus mencari langkah alternatif agar penanganan di lapangan tetap berjalan.
 

Kementerian PU kemudian memilih menggunakan anggaran yang tersedia terlebih dahulu untuk merespons kebutuhan darurat.
 

Lasarus menilai langkah tersebut tepat karena situasi di sejumlah wilayah NTT masih menghadapi tantangan serius.
 

Sejumlah Wilayah Masih Sulit Diakses
 

Komisi V DPR RI memperoleh informasi bahwa masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang belum dapat diakses.
 

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena akses yang terputus otomatis dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat.
 

“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
 

Menurut Lasarus, membuka akses menuju wilayah terdampak harus menjadi salah satu prioritas penanganan darurat.
 

Usulkan Sumur Bor untuk Kebutuhan Air
 

Selain akses transportasi, Lasarus juga menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.
 

Ia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pembangunan sumur bor sederhana sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
 

Lasarus mengatakan pembangunan sumber air dalam kondisi darurat tidak harus selalu menunggu proyek berskala besar. Yang paling penting, masyarakat dapat segera memperoleh akses terhadap air bersih.
 

“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, satu sumur sudah bisa jadi,” katanya.
 

Pengalaman tersebut, menurut Lasarus, dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintah apabila kondisi lapangan di NTT memungkinkan.
 

Komisi V Dukung Langkah Menteri PU
 

Lasarus menegaskan Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat di NTT.
 

Ia meminta persoalan keterbatasan anggaran antarlembaga tidak membuat pemerintah saling menunggu, sementara masyarakat terdampak membutuhkan bantuan segera.
 

“Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada. Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,” pungkas Lasarus.
 

Bagi Komisi V, kecepatan respons menjadi kunci dalam situasi bencana. Anggaran harus menjadi instrumen untuk mempercepat pertolongan, bukan alasan untuk menunda penanganan masyarakat yang sedang membutuhkan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.