Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Anggaran Perpustakaan dan Karier Pustakawan

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05:42 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati - Humas DPR -
Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO — Semarang — Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembangunan literasi nasional sekaligus memastikan layanan perpustakaan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pustakawan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem literasi yang kuat.
 

Hal tersebut disampaikan Esti saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026).
 

Pustakawan dan Anggaran Jadi Perhatian
 

Esti mengungkapkan, persoalan pustakawan serta keterbatasan anggaran perpustakaan bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara nasional.
 

“Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran yang beberapa tahun ini mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Esti.
 

Menurut Esti, penguatan SDM perpustakaan harus dilakukan melalui kepastian status kepegawaian sekaligus membuka ruang pengembangan karier bagi pustakawan.
 

Ia juga menyoroti kebutuhan pustakawan dengan kompetensi khusus, terutama tenaga yang memiliki kemampuan membaca dan mengelola naskah-naskah kuno.
 

Pustakawan Sekolah Masih Minim
 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi X adalah minimnya keberadaan pustakawan di lingkungan sekolah.
 

Padahal, keberadaan tenaga profesional di perpustakaan sekolah dinilai penting untuk membangun budaya membaca sejak dini sekaligus membantu siswa mendapatkan akses bahan bacaan yang berkualitas.
 

“Yang pasti, kita sangat butuh petugas-petugas yang mempunyai kemampuan untuk membaca naskah-naskah kuno. Dan yang pasti, pustakawan di sekolah boleh dikatakan tidak ada. Ini yang menjadi masalah,” katanya.
 

Esti menilai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih serius agar pengelolaan perpustakaan tidak hanya mengandalkan fasilitas, tetapi juga didukung SDM yang memiliki kompetensi.
 

Anggaran Perpusnas Diminta Diperkuat
 

Selain SDM, Komisi X DPR RI juga menyoroti tren penurunan anggaran sektor perpustakaan dalam beberapa tahun terakhir.
 

Esti menegaskan, penguatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan Komisi X.
 

Menurutnya, fasilitas dan bahan bacaan harus kembali menjangkau masyarakat secara luas, termasuk melalui pojok baca, posyandu, komunitas hingga desa.
 

“Bagaimana mungkin kita mendorong masyarakat untuk membaca sedangkan fasilitas bacaan tersebut tidak tersedia. Artinya, anggaran Perpusnas harus kita tingkatkan dan kami akan full team mengupayakan itu dari Komisi X,” tegasnya.
 

Literasi Harus Ditopang Fasilitas
 

Esti menilai pembangunan literasi tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat agar gemar membaca. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap buku dan fasilitas perpustakaan yang memadai.
 

Karena itu, distribusi bahan bacaan hingga tingkat komunitas menjadi bagian penting dalam memperluas akses literasi, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan perpustakaan.
 

Status dan Karier Pustakawan Akan Dibawa ke Pemerintah
 

Komisi X juga akan membawa persoalan status serta jenjang karier pustakawan dalam pembahasan bersama pemerintah.
 

Esti menilai kepastian status kepegawaian menjadi bagian penting untuk menciptakan tenaga perpustakaan yang profesional dan berkelanjutan.
 

Ia menegaskan, persoalan kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik maupun tenaga pendukung pendidikan juga membutuhkan perhatian pemerintah.
 

“Kami minta kepada pemerintah agar segera merealisasikan terkait kepastian kesejahteraan guru, termasuk permasalahan status, baik itu PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu,” tutupnya.
 

Komisi X berharap penguatan anggaran, peningkatan kualitas SDM, serta kepastian karier pustakawan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat menyimpan buku, tetapi benar-benar menjadi pusat pembelajaran dan penguatan kualitas SDM masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: