KPK Bongkar Pengumpul Utama Uang Kasus Korupsi Kuota Haji, Siapa Dia?

RAJAMEDIA.CO -  Jakarta, Haji - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya satu orang yang diduga menjadi pengumpul utama uang dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. 
 

Uang tersebut diduga dihimpun dari biro perjalanan haji, lalu disalurkan melalui asosiasi hingga ke pejabat Kemenag di berbagai level.
 

Ujung Aliran Dana
 

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyidik menemukan pola pengumpulan uang yang berakhir pada satu orang.
 

"Ya pasti ujungnya pada satu orang pengumpul utama," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
 

Menurut Asep, uang awalnya dikumpulkan oleh biro-biro perjalanan haji, kemudian diserahkan kepada asosiasi. Dari situ, dana diteruskan ke oknum-oknum di Kementerian Agama.
 

"Level pelaksana, tingkatan dirjen (direktur jenderal), hingga pada tingkatan yang lebih atasnya lagi," jelasnya.
 

Kerugian Capai Rp1 Triliun Lebih
 

KPK sebelumnya mengumumkan mulai menyidik kasus ini sejak 9 Agustus 2025, setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam penghitungan awal, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
 

Bahkan, tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri, salah satunya mantan Menag Yaqut.
 

KPK juga menduga 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji ikut terlibat dalam skandal ini.
 

Pansus Angket Haji DPR Ikut Soroti
 

Selain ditangani KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menyoroti adanya kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satunya terkait pembagian tambahan kuota 20 ribu jemaah dari Pemerintah Arab Saudi.
 

Kemenag saat itu membagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, menurut Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, porsi haji khusus seharusnya hanya 8 persen.