Konsolidasi Nasional dan Kepemimpinan Nasional: Membaca Pertemuan Sjafrie–Dasco dengan Lensa Chomsky
RAJAMEDIA.CO - PADA Kamis, 19 November 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu jam. Seusai pertemuan, Sjafrie menyebut satu agenda utama: rencana revisi Undang-Undang Pertahanan. Dasco pun meminta agar pertemuan tersebut tidak dipandang sebagai peristiwa besar.
Namun, publik tetap membacanya sebagai peristiwa yang tidak biasa. Dan itu dapat dipahami. Kursi wakil presiden tengah menjadi perhatian publik. Nama kedua tokoh tersebut dikabarkan masuk dalam percakapan mengenai bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tenggat penyerahan dua nama calon kepada MPR disebut jatuh enam hari kemudian, yakni 25 November.
Tulisan ini menawarkan satu tafsir: di balik agenda resmi yang disampaikan kepada publik, pertemuan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi nasional untuk menjaga kelancaran kepemimpinan nasional. Kerangka pemikiran Noam Chomsky dapat membantu kita memeriksa bagaimana konsolidasi semacam itu terbentuk, bagaimana opini publik diarahkan, serta pada titik mana masyarakat perlu tetap waspada.

Pada saat yang sama, pertemuan tersebut juga menghadirkan simbol yang layak dibaca secara positif: kepentingan bangsa semestinya ditempatkan di atas ego dan ambisi pribadi.
Apa yang Disampaikan Para Tokoh?
Sjafrie menyatakan bahwa kedatangannya bertujuan bertukar pikiran dengan koordinator bidang politik dan keamanan DPR yang membawahi urusan pertahanan. Ia juga berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengenai langkah awal revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menurut Sjafrie, undang-undang tersebut telah berusia lebih dari dua dekade, sementara UU TNI telah mengalami revisi. Salah satu materi yang hendak dimasukkan adalah strategi pertahanan defensif aktif secara lebih tegas ke dalam undang-undang. Pemerintah juga berencana membentuk kelompok kerja bersama Komisi I DPR dengan harapan rumusan revisi dapat diselesaikan pada akhir tahun.
Dasco menjelaskan bahwa pembicaraan berkaitan dengan UU Pertahanan dan UU TNI dalam konteks Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, substansi revisi belum dapat dibahas lebih jauh karena materi resminya belum disampaikan.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto membenarkan bahwa Menteri Pertahanan datang melalui perantaraan Dasco.
Ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan bursa calon wakil presiden, Sjafrie menepis anggapan tersebut. Ia menyatakan tidak berniat dan tidak berminat membicarakannya. Ia juga membantah adanya rencana pergantian Panglima TNI, meskipun memilih tidak menanggapi pertanyaan mengenai surat presiden.
Saya sengaja memulai pembahasan dari pernyataan para tokoh yang terlibat. Hingga saat ini, tidak ada bukti terbuka bahwa persoalan wakil presiden maupun Panglima TNI dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Menyimpulkan hal sebaliknya tanpa bukti hanya akan melahirkan spekulasi.
Karena itu, hal yang lebih relevan untuk diperiksa adalah struktur kekuasaan, konteks politik, dan bagaimana pertemuan tersebut dibingkai dalam ruang publik.
Lensa Chomsky: Bagaimana Konsensus Dibentuk?
Dalam buku Manufacturing Consent (1988), Edward S. Herman dan Noam Chomsky memperkenalkan model propaganda yang menjelaskan bagaimana informasi melewati lima saringan sebelum menjadi berita. Kelima saringan itu meliputi kepemilikan media, ketergantungan pada iklan, sumber informasi, flak atau reaksi balik terhadap pemberitaan, serta ideologi antikomunisme.
Dalam perkembangan pemikirannya, Chomsky juga menggunakan gagasan tentang musuh bersama untuk menjelaskan bagaimana ancaman tertentu dapat membentuk cara masyarakat memahami suatu persoalan.
Ada tiga catatan penting sebelum kerangka tersebut digunakan untuk membaca pertemuan Sjafrie–Dasco.
Pertama, model propaganda Herman dan Chomsky dikembangkan untuk menjelaskan cara kerja media korporat di Amerika Serikat dan telah menjadi bahan perdebatan akademis. Karena itu, dalam tulisan ini, model tersebut digunakan sebagai lensa analisis, bukan sebagai hukum universal.
Kedua, model ini tidak serta-merta menuduh adanya persekongkolan. Fokusnya adalah tekanan struktural yang membuat sebagian pandangan lebih mudah diterima, sementara pandangan lain sulit memperoleh ruang.
Ketiga, dalam The Common Good, Chomsky mengingatkan bahwa salah satu cara menjaga publik tetap pasif adalah membatasi spektrum opini yang dianggap layak diterima, sementara perdebatan tetap dibiarkan berlangsung di dalam batas-batas spektrum tersebut.
Ada pula satu hal yang perlu diluruskan bagi sesama penulis. Daftar berjudul "Sepuluh Strategi Manipulasi Media" yang kerap beredar atas nama Noam Chomsky bukanlah karya Chomsky. Daftar tersebut ditulis oleh Sylvain Timsit pada 2002 dan kemudian keliru dilekatkan kepada Chomsky.
Spektrum Politik yang Terbatas, Perdebatan yang Tetap Hidup
Percakapan publik mengenai calon pengganti Gibran tampak berlangsung dinamis. Nama-nama bermunculan, kekuatan politik diperhitungkan, dan dukungan partai menjadi bahan perbincangan.
Namun, arus utama pembicaraan terlihat mengerucut pada tiga nama dari satu partai, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Sejumlah partai koalisi memilih tidak mengajukan kader sendiri dan menyerahkan keputusan kepada Gerindra. PKB bahkan mendorong kader Gerindra, sementara PDIP menyatakan tidak ingin mendahului kehendak Presiden.
Secara konstitusional, proses pengisian jabatan wakil presiden memang memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Dalam konteks itu, keputusan akhir berada pada mekanisme konstitusional yang telah ditentukan.
Dengan menggunakan kacamata Chomsky, persoalan menarik justru terletak pada batas perdebatan publik. Diskusi berlangsung, tetapi pilihan yang paling sering muncul cenderung berada dalam spektrum yang sama: calon dari lingkar inti satu partai, dengan keputusan yang sangat bergantung pada Presiden.
Gagasan lain, seperti penyusunan kriteria calon secara terbuka kepada publik atau munculnya figur lintas partai, memang dapat dibicarakan. Namun, gagasan tersebut belum menjadi arus utama dalam percakapan politik.
Di sinilah relevansi pemikiran Chomsky terlihat. Publik seolah diberi ruang untuk memperdebatkan banyak hal, tetapi ruang pilihan yang benar-benar diperbincangkan dapat menjadi lebih sempit daripada yang dibayangkan.
Perhatikan pula posisi masyarakat. Karena pengganti wakil presiden dipilih melalui MPR, rakyat tidak terlibat secara langsung dalam menentukan figur yang akan mengisi jabatan tersebut. Publik lebih banyak menjadi penonton dari proses politik yang berlangsung di lembaga perwakilan.
Kondisi ini mengingatkan pada pemikiran Walter Lippmann yang kerap dikritik Chomsky: masyarakat ditempatkan sebagai penonton, bukan sebagai peserta aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Sumber Resmi, Bantahan, dan Pembentukan Opini Publik
Saringan sumber informasi terlihat cukup jelas dalam peristiwa ini. Pertemuan berlangsung tertutup dan, sejauh informasi yang dipublikasikan, tidak disertai notulen yang dapat diakses masyarakat. Sebagian besar informasi publik berasal dari keterangan Sjafrie, Dasco, dan Utut setelah pertemuan.
Dalam praktik jurnalistik, penggunaan sumber resmi merupakan hal yang lazim, terutama dalam peliputan parlemen dan pemerintahan. Namun, ada konsekuensi yang perlu disadari: sumber resmi sering kali menjadi pihak yang paling menentukan bingkai awal sebuah pemberitaan.
Ketika menelusuri pemberitaan pada hari itu, saya menemukan sejumlah judul yang menonjolkan bentuk bantahan, seperti "tidak membahas cawapres". Akibatnya, isu calon wakil presiden tetap hadir dalam hampir setiap judul, bahkan ketika para tokoh menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak dibicarakan.
Dengan kata lain, bantahan justru membuat isu yang dibantah tetap hidup dalam ruang publik.
Saya tidak sedang menuduh adanya kesengajaan di balik pola pemberitaan tersebut. Yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana sebuah bingkai informasi dapat terbentuk dan memengaruhi perhatian masyarakat.
Saringan mengenai musuh bersama juga relevan untuk diperhatikan. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa pada awal November, TNI mengerahkan prajurit dalam jumlah besar ke Jakarta setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden. Kemudian, pada 17 November, amanat upacara di Mabes TNI memperingatkan bahaya perang kognitif dan perang informasi.
Ancaman keamanan bisa saja nyata, tetapi pada saat yang sama juga dapat berfungsi sebagai perekat konsolidasi. Keduanya tidak harus saling meniadakan.
Dalam suasana yang dipenuhi persepsi ancaman, konsolidasi mudah dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan politik. Konsekuensinya, suara kritis berpotensi dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas, meskipun kritik tersebut bisa saja merupakan bagian penting dari demokrasi.
Sementara itu, saringan flak, yakni reaksi balik terhadap kritik atau pemberitaan, belum terlihat secara jelas dalam peristiwa ini.
Namun, ada satu hal yang menarik untuk dicermati. Ketika muncul kritik terhadap rencana pembentukan batalyon teritorial di setiap kabupaten, Menteri Pertahanan menyatakan bahwa rencana tersebut bukan bentuk militerisasi daerah.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membantah kritik. Akan tetapi, publik juga memiliki hak untuk meminta penjelasan yang lebih terperinci, termasuk bukti dan dasar kebijakan yang dapat diuji secara terbuka.
Dalam demokrasi, bantahan tidak seharusnya mengakhiri perdebatan. Justru dari situlah ruang dialog dan pengawasan publik perlu dibuka.
Simbol Tanpa Ego: Makna Kehadiran Sjafrie di Senayan
Di luar pembacaan kritis tersebut, pertemuan Sjafrie dan Dasco juga dapat dimaknai sebagai simbol bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas ego pribadi. Pembacaan positif ini tidak menghapus kebutuhan untuk bersikap kritis. Keduanya justru dapat berjalan beriringan.
Perhatikan perilaku politik yang ditampilkan. Sjafrie, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI sekaligus Menteri Pertahanan, datang ke Senayan untuk bertemu Dasco. Ia kemudian berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI.
Bagi saya, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif dan pengakuan bahwa urusan pertahanan negara membutuhkan komunikasi serta kerja sama antarlembaga.
Dasco menerima dan menjembatani komunikasi tersebut. Ia juga meminta agar pertemuan itu tidak dibesar-besarkan menjadi panggung politik.
Keduanya telah lama saling mengenal. Namun, yang lebih penting dari hubungan personal tersebut adalah pesan kelembagaan yang dapat ditangkap: urusan negara harus tetap menjadi prioritas, sekalipun para tokohnya memiliki posisi dan kepentingan politik masing-masing.
Karakter kepemimpinan yang mampu mendahulukan kepentingan negara di atas gengsi pribadi merupakan modal penting bagi stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan nasional.
Konteks politik membuat simbol tersebut semakin menarik. Di tengah ramainya pembicaraan mengenai bursa calon wakil presiden, nama Sjafrie dan Dasco sama-sama disebut. Situasi itu mudah memunculkan persepsi mengenai persaingan.
Namun, pertemuan yang berlangsung tenang dengan agenda resmi kenegaraan dapat dibaca sebagai pesan bahwa komunikasi antartokoh tidak harus dibangun dalam suasana kompetisi. Perbedaan posisi dan kemungkinan kepentingan politik tidak semestinya menghalangi kerja sama untuk kepentingan bangsa.
Sjafrie memiliki pengalaman dan kapasitas di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara Dasco memiliki posisi strategis dalam partai politik dan parlemen. Keduanya berada dalam ruang kekuasaan yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam menjaga komunikasi politik dan kelembagaan.
Apabila kelak nama mereka masuk dalam proses pengambilan keputusan politik, yang paling penting bukanlah siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana seluruh proses berlangsung dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Siapa pun putra bangsa yang akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus mendapatkan dukungan yang solid. Proses tersebut seharusnya tidak meninggalkan luka rivalitas yang justru dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ada dua hal yang perlu ditegaskan.
Pertama, hingga tulisan ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon yang akan diajukan Presiden. Sjafrie sendiri telah menyatakan tidak berminat membicarakan bursa calon wakil presiden. Pengajuan nama merupakan kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Kedua, sebuah simbol politik dapat memiliki makna positif sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan konsensus. Dalam perspektif Chomsky, simbol dapat berperan dalam membangun penerimaan publik. Sementara dari sudut pandang ketahanan nasional, simbol kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk menjaga stabilitas.
Karena itu, yang perlu diuji bukan hanya pesan yang disampaikan melalui sebuah pertemuan, melainkan juga perilaku para tokoh setelahnya. Apakah mereka benar-benar mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok? Apakah partai-partai politik dapat menerima hasil proses konstitusional dengan lapang dada?
Konsolidasi Harus Tetap Berjalan dalam Koridor Demokrasi
Pertemuan Sjafrie–Dasco pada akhirnya dapat dibaca melalui dua sudut pandang yang saling melengkapi. Di satu sisi, pertemuan itu merupakan komunikasi kelembagaan yang sah dalam membahas agenda pertahanan negara. Di sisi lain, konteks politik nasional membuatnya memiliki dimensi simbolik yang lebih luas.
Lensa Chomsky mengingatkan kita agar tidak hanya melihat apa yang disampaikan para elite, tetapi juga memperhatikan bagaimana informasi dibingkai, sumber resmi membentuk narasi, dan batas perdebatan publik terbentuk.
Namun, sikap kritis tidak harus berujung pada kecurigaan tanpa bukti. Sebaliknya, penghargaan terhadap konsolidasi nasional juga tidak boleh membuat masyarakat kehilangan daya kritis.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap konstitusi. Konsolidasi nasional penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, tetapi konsolidasi yang sehat harus tetap memberi ruang bagi kritik dan partisipasi publik.
Pada akhirnya, kepemimpinan nasional bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki jabatan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan untuk kepentingan bangsa.
Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, pesan terpenting dari pertemuan Sjafrie–Dasco semestinya bukan siapa yang sedang bersaing atau siapa yang berpeluang mendapatkan posisi. Pesan yang jauh lebih penting adalah bahwa kepentingan negara harus selalu berada di atas ego politik.
Sebab, konsolidasi nasional yang sesungguhnya bukanlah konsolidasi untuk membatasi demokrasi, melainkan kerja bersama untuk memastikan demokrasi tetap kuat, pemerintahan tetap stabil, dan kepemimpinan nasional berjalan demi masa depan Indonesia.
Penulis: Direktur NU online Jakarta, co-founder Indonesia Defense and Security Strategic Forum (IDSSF), Peserta P4N LXX Lemhannas RI, Kandidat Doktor Ketahanan Nasional UGM
RAJA MEDIA - Opini 2026![]()
Politik 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Politik | 19 jam yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu