Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Hidayat Nur Wahid Resmi Pimpin BKSAP DPR, Perkuat Diplomasi Parlemen dan Perjuangan Palestina

Laporan: Halim Dzul
Selasa, 17 November 2026 | 09:24 WIB
Hidayat Nur Wahid resmi pimpin BKSAP DPR RI - Humas DPR/RMN -
Hidayat Nur Wahid resmi pimpin BKSAP DPR RI - Humas DPR/RMN -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI resmi berganti kepemimpinan. Hidayat Nur Wahid menerima estafet kepemimpinan dari Syahrul Aidi Maazat dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
 

Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal.
 

Usai resmi menjabat Ketua BKSAP DPR RI, Hidayat menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di berbagai forum internasional. Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan terbesar ketiga di dunia.
 

Menurutnya, posisi tersebut harus diikuti dengan upaya menghadirkan demokrasi yang tidak hanya unggul dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki kualitas dan mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan dunia.
 

"Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas," ujar Hidayat.
 

BKSAP Perkuat Diplomasi di Forum Internasional
 

Hidayat menjelaskan, BKSAP akan mengoptimalkan peran Indonesia dalam berbagai organisasi parlemen internasional. Di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
 

Melalui forum-forum tersebut, BKSAP diharapkan menjadi saluran efektif untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia.
 

"Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia," tegasnya.
 

Ia menekankan, diplomasi parlemen tidak boleh sekadar menjadi aktivitas menghadiri pertemuan internasional. Kehadiran Indonesia harus mampu memberikan pengaruh nyata dan berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan global.
 

Indonesia Harus Hadir dengan Pengaruh dan Solusi
 

Menghadapi dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, Hidayat menilai Indonesia perlu menunjukkan kapasitasnya sebagai negara demokrasi yang mampu membangun dialog dan menawarkan solusi.
 

Ia berharap pengalaman demokrasi Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain, terutama dalam membangun harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara.
 

"Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta. Pengalaman demokrasi Indonesia harus dapat menjadi model bagaimana demokrasi mampu menghadirkan solusi, termasuk menunjukkan harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara," jelasnya.
 

Karena itu, BKSAP akan diarahkan untuk memperkuat diplomasi yang substantif, membangun kemitraan strategis, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai forum parlemen dunia.
 

Perjuangan Kemerdekaan Palestina Jadi Prioritas
 

Selain memperkuat diplomasi parlemen, Hidayat menegaskan pentingnya sinergi antara BKSAP dan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.
 

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi, termasuk diplomasi parlemen.
 

"Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi," katanya.
 

Hidayat menilai dukungan terhadap Palestina kini telah berkembang menjadi gerakan global yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional.
 

Bangun Jejaring Dukungan Palestina
 

Hidayat menambahkan, BKSAP akan memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai organisasi parlemen serta organisasi nonpemerintah atau non-governmental organization (NGO), baik di tingkat nasional maupun internasional.
 

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang diplomasi dan memperkuat solidaritas global bagi perjuangan rakyat Palestina.
 

"Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat," pungkasnya.
 

Pergantian kepemimpinan BKSAP DPR RI ini menjadi momentum untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia. Di tengah perubahan geopolitik global, Indonesia diharapkan tidak hanya hadir dalam forum internasional, tetapi juga mampu menyuarakan kepentingan nasional, memperjuangkan keadilan, serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: