Yusril Buka Situasi Terkini Bursa Wapres: Belum Ada Nama dari Prabowo
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pemerintah menyebut proses tersebut masih menunggu tahapan formal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Yusril, belum diserahkannya nama kandidat berkaitan dengan perubahan jadwal sidang pemilihan Wapres oleh MPR, dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Dengan perubahan tersebut, batas akhir penyerahan dua nama calon oleh Presiden bergeser menjadi 25 November 2026.
"Sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian.
Agenda KTT ASEAN dan APEC Jadi Pertimbangan
Yusril menjelaskan, padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri turut memengaruhi waktu pembahasan pencalonan.
Prabowo saat ini menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok. Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Kamis atau Jumat mendatang.
Jika pemilihan tetap dilaksanakan pada 2 Desember, Presiden seharusnya menyerahkan dua nama paling lambat 18 November 2026.
Namun, menurut Yusril, waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan komunikasi formal dengan partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun telah berlangsung pertemuan dengan sejumlah partai di Istana Bogor, rapat formal bersama partai koalisi pengusung pasangan calon pada Pilpres 2024 belum dilakukan.
Pencalonan Wapres Merupakan Kewenangan Presiden
Yusril menegaskan, proses pengusulan calon Wapres harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk UU MD3 dan tata tertib MPR.
Sesuai mekanisme tersebut, bakal calon Wapres diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Tahapan formal tersebut, menurut Yusril, perlu dijalankan secara cermat untuk memastikan tidak ada kekurangan persyaratan administrasi maupun persoalan prosedural.
Menanggapi munculnya sejumlah nama dalam dinamika bursa Wapres, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, ia menegaskan kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.
MPR Siapkan Verifikasi Sebelum Pemilihan
Setelah dua nama calon diserahkan paling lambat 25 November 2026, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi selama dua pekan.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum MPR menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.
Pemilihan dijadwalkan berlangsung melalui pemungutan suara secara tertutup.
Dengan demikian, dinamika bursa calon Wapres masih akan bergantung pada proses komunikasi politik, pengusulan resmi, serta keputusan Presiden sebelum dua nama disampaikan kepada MPR.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 2 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Dunia | 1 minggu yang lalu