Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Disorot ICW soal RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 20 November 2026 | 19:02 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman - RMN -
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman - RMN -

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya telah melakukan yang terbaik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
 

Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset, khususnya menyangkut prinsip partisipasi publik. RUU tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
 

“Tidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
 

Habiburokhman Klaim Pembahasan Dilakukan Terbuka
 

Habiburokhman yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyatakan proses penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara terbuka.
 

Menurut dia, draf awal RUU telah diunggah melalui laman resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat panja.
 

Ia menjelaskan, seluruh tahapan pembahasan juga telah dilaksanakan secara terbuka. Mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan sinkronisasi, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
 

Habiburokhman menambahkan, proses pembahasan tersebut turut diliput media massa dan disiarkan secara langsung melalui saluran media DPR RI.
 

“Jadi kurang terbuka apa lagi?” ucapnya.
 

87 Narasumber Diakomodasi, ICW Disebut Tak Pernah Mengajukan Diri
 

Terkait kritik ICW mengenai tidak dilibatkannya organisasi tersebut sebagai narasumber, Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR RI memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan.
 

Ia menyebut terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, karena keterbatasan waktu, Komisi III hanya dapat mengakomodasi 87 pihak.
 

Sementara pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.
 

Menurut Habiburokhman, ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam pembahasan RUU tersebut.
 

“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang,” ujarnya.
 

Ia juga mengungkapkan bahwa ICW tidak mengirimkan masukan tertulis terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
 

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD
 

Sebelumnya, ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR pada Kamis (19/11/2026).
 

ICW menduga terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan prinsip partisipasi publik dalam pembahasan regulasi tersebut.
 

Laporan itu menjadi bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap proses pembentukan undang-undang, terutama mengenai sejauh mana ruang partisipasi publik telah diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat.
 

Di sisi lain, Habiburokhman menegaskan DPR telah menjalankan proses pembahasan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menyampaikan masukan.
 

Perbedaan pandangan antara DPR dan ICW tersebut kini menjadi perhatian, terutama terkait pelaksanaan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi strategis pemberantasan korupsi.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: