Seluruh Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Melaju ke Rapat Paripurna
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan pengesahan.
Keputusan tersebut diambil dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pengambilan keputusan dengan mengetuk palu persetujuan.
Seluruh delapan fraksi DPR RI menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?” ujar Dasco.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
397 Daftar Inventarisasi Masalah Dibahas
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pembahasan bersama pemerintah telah menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga telah menyerap aspirasi masyarakat dan masukan para ahli untuk memastikan RUU Perampasan Aset disusun secara partisipatif dan berkeadilan.
Sepuluh Pokok Pengaturan Perampasan Aset
Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok hasil pembahasan RUU tersebut. Di antaranya penguatan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
RUU ini juga mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Selain itu, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengaturan lainnya mencakup mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan dan putusan pengadilan dalam proses perampasan aset.
Lindungi Pihak Ketiga dan Cegah Penyalahgunaan Wewenang
RUU tersebut juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, optimalisasi pengembalian aset kepada korban, serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya dilakukan oleh badan yang berkompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini turut mengatur pengawasan oleh badan independen serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan persetujuan seluruh fraksi pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan berikutnya, yakni menunggu jadwal pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 3 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu