I Wayan Sudirta Dorong Badan Pengawas Independen dalam RUU Penyadapan
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus melindungi hak privasi masyarakat.
Menurut Wayan, kewenangan penyadapan memiliki dampak besar terhadap keamanan pribadi warga negara. Karena itu, pelaksanaannya harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat, objektif, dan tidak berada di bawah kendali institusi yang menjalankan penyadapan.
“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan melalui keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Pengawasan Harus Berjalan Sejak Awal
Wayan menegaskan, fungsi badan pengawas tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan atau audit setelah penyadapan dilakukan. Pengawasan juga harus bersifat preventif, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
Menurutnya, mekanisme kontrol perlu mencakup seluruh tahapan penyadapan, mulai dari proses penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan data hasil penyadapan yang sudah tidak diperlukan.
Pengawasan menyeluruh tersebut diperlukan agar informasi yang diperoleh melalui penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan.
Lembaga Pengawas Harus Independen
Wayan juga menekankan pentingnya posisi kelembagaan yang independen. Badan pengawas, kata dia, harus berada di luar institusi pelaksana penyadapan agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara objektif tanpa intervensi.
“Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegasnya.
Ia berpandangan, pengawasan yang hanya dilakukan oleh unsur internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, diperlukan lembaga eksternal yang memiliki kewenangan dan independensi memadai.
Seleksi Anggota Harus Ketat
Selain persoalan independensi, Wayan mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan.
Ia menghendaki agar anggota lembaga tersebut berasal dari unsur eksternal yang memiliki integritas, kompetensi, serta rekam jejak yang baik. Proses seleksinya pun harus dilakukan secara ketat dan transparan.
“Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” pungkasnya.
Wayan menilai, keberadaan badan pengawas independen perlu menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III DPR RI juga mulai menghimpun masukan dari sejumlah narasumber untuk mendalami substansi aturan yang akan disusun.
Melalui pengaturan tersebut, kewenangan penyadapan diharapkan tetap dapat mendukung penegakan hukum, tetapi dijalankan dengan batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.
Perlindungan terhadap privasi warga negara pun menjadi bagian penting agar penggunaan kewenangan penyadapan tidak menyimpang dari tujuan yang dibenarkan hukum.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 2 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu