RUU Perampasan Aset Atur Badan Khusus, Pimpinan Ditunjuk Presiden Persetujuan DPR
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai mengarah pada pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola barang hasil perampasan tindak pidana. Lembaga tersebut diberi nama Badan Pengelola Aset Rampasan dan dirancang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan ini nantinya memiliki kewenangan mengelola aset hasil perampasan secara independen dan profesional, mulai dari penyimpanan, perawatan, hingga penjualan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan pembentukan badan tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rancangan undang-undang.
Menurutnya, pimpinan Badan Pengelola Aset Rampasan akan ditentukan dan diangkat Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.
"Ya, badan pengelola aset itu merupakan lembaga independen yang diatur dalam undang-undang ini," kata Soedeson dalam keterangan pers yang diterima RRI, Kamis (19/11/2026).
DPR Pilih Bentuk Badan, Bukan Dewan
Soedeson yang juga anggota Komisi III DPR RI menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan dalam struktur pengelolaan aset rampasan.
Namun, DPR mengusulkan penggunaan nomenklatur badan agar struktur kepemimpinan memiliki kewenangan lebih jelas dalam menjalankan organisasi.
Menurutnya, kepala badan memiliki otoritas memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya sehingga pelaksanaan tugas dan koordinasi kelembagaan dapat berjalan lebih efektif.
"Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif," ujar Soedeson.
Perbedaan nomenklatur tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas lembaga.
Kelola Aset dari Penyimpanan hingga Penjualan
Dalam rancangan yang dibahas, Badan Pengelola Aset Rampasan akan menjalankan sejumlah fungsi penting terhadap barang hasil perampasan tindak pidana.
Tugas tersebut mencakup penyimpanan, perawatan, serta penjualan aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Jadi, badan pengelolaan aset itu bertugas menyimpan, merawat, dan menjual aset hasil perampasan," kata Soedeson.
Pengelolaan tersebut membutuhkan mekanisme yang profesional agar aset yang telah dirampas tidak terbengkalai, mengalami penurunan nilai, atau kehilangan manfaat ekonominya.
Karena itu, independensi lembaga menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam pembahasan RUU tersebut.
Soedeson menegaskan, badan tersebut harus bekerja tanpa campur tangan pihak lain sehingga seluruh kewenangannya dapat dijalankan secara profesional.
Independensi Jadi Kunci Pengawasan Aset Rampasan
Rencana pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan aset hasil tindak pidana dikelola secara bertanggung jawab, mulai dari proses penyimpanan hingga pemanfaatan atau penjualannya.
Namun, independensi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Sebab, aset yang dirampas melalui proses hukum merupakan bagian dari upaya negara memastikan hasil tindak pidana tidak terus dikuasai atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Pembentukan badan khusus tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI. Ketentuan final mengenai struktur, kewenangan, dan mekanisme pengangkatan pimpinan akan mengikuti hasil pembahasan hingga undang-undang disahkan.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 3 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu