Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Khozin Nilai E-Voting Pemilu Masih Berisiko, Dorong Penguatan Digitalisasi Rekapitulasi

Laporan: Halim Dzul
Minggu, 22 November 2026 | 17:17 WIB
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting masih terlalu berisiko diterapkan dalam Pemilu Indonesia - RMN -
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting masih terlalu berisiko diterapkan dalam Pemilu Indonesia - RMN -

RAJAMEDIA.CO – Bali – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting masih terlalu berisiko diterapkan dalam Pemilu Indonesia. Lemahnya keamanan siber dan rendahnya tingkat kepercayaan politik dinilai dapat membuka peluang munculnya kecurangan dalam bentuk baru.
 

Sebagai alternatif dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Khozin mendorong penguatan digitalisasi pada tahap penghitungan dan rekapitulasi suara sejak Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 

Hal itu disampaikan Khozin dalam Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).
 

Keamanan Siber dan Kepercayaan Publik Jadi Tantangan
 

Khozin mengatakan, persoalan penerapan teknologi dalam pemilu bukan hanya menyangkut kesiapan sistem, tetapi juga faktor manusia dan kepercayaan politik.
 

Menurutnya, ketika keamanan teknologi informasi belum memadai, potensi kecurangan konvensional justru bisa bergeser menjadi kecurangan berbasis siber dan digital.
 

Karena itu, ia menilai penerapan e-voting perlu dikaji secara hati-hati. Pembenahan yang lebih mendesak adalah menyempurnakan sistem rekapitulasi digital seperti Sirekap agar penghitungan suara berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
 

Sirekap Perlu Diperkuat Sejak Tingkat TPS
 

Khozin menilai proses rekapitulasi suara yang dapat berlangsung hingga satu bulan perlu diperbaiki melalui digitalisasi yang terintegrasi sejak TPS.
 

Data digital, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi pelengkap, tetapi harus dapat disandingkan secara ketat dengan dokumen hasil penghitungan manual. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kemungkinan pergeseran suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga provinsi.
 

Selain pembenahan teknologi, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti pentingnya memperbaiki mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu dan memperkuat fungsi pengawasan.
 

Akademisi Dorong Transisi Digital Bertahap
 

Pandangan tersebut mendapat perhatian dari perwakilan akademisi Universitas Udayana. Mereka menilai rendahnya kepercayaan publik menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
 

Akademisi berpandangan, wacana e-voting tetap perlu dibuka sebagai agenda jangka panjang. Namun, penerapannya harus melalui tahapan transisi digital yang terukur dengan tetap mempertahankan dokumen fisik.
 

Salah satu opsi yang disampaikan adalah mengintegrasikan rekapitulasi digital dengan bukti fisik serta melakukan uji coba secara terbatas, misalnya di lingkungan kampus.
 

Masuk Agenda Pembahasan Panja RUU Pemilu
 

Kajian e-voting dan reformulasi Sirekap menjadi bagian dari ruang lingkup pembahasan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI.
 

Dalam kerangka acuan Panja, penerapan e-voting perlu didahului kajian kelayakan, uji coba terbatas, audit keamanan independen, dan evaluasi publik.
 

Sementara itu, kedudukan hukum Sirekap diarahkan agar memiliki kejelasan fungsi dan audit trail, dengan tetap menempatkan dokumen fisik sebagai bukti utama pengesahan hasil pemilu.
 

Seluruh masukan dari kalangan legislatif dan akademisi akan dihimpun sebagai bahan pembahasan Panja. Tujuannya, merumuskan regulasi kepemiluan yang lebih transparan, aman, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: