MPR Undur Sidang Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Prabowo Minta Tambahan Waktu
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut menyusul permintaan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan itu disepakati dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu," kata Muzani.
Prabowo Butuh Waktu Konsolidasi Politik
Muzani menjelaskan, usulan penundaan disampaikan Presiden melalui surat resmi kepada pimpinan MPR. Prabowo masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai-partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.
Sebelumnya, apabila sidang tetap digelar pada 2 Desember, Presiden harus menyampaikan dua nama calon paling lambat 18 November 2026.
Namun, padatnya agenda kenegaraan Presiden membuat proses komunikasi dan persiapan pengajuan calon membutuhkan tambahan waktu.
Dengan perubahan jadwal menjadi 9 Desember, batas akhir penyampaian dua nama calon wakil presiden kepada MPR bergeser menjadi 25 November 2026.
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi
Selain menetapkan jadwal baru, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan perangkat kelembagaan untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan wakil presiden.
MPR membentuk panitia ad hoc yang akan dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi calon wakil presiden dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim dan Ahmad Basarah sebagai sekretaris.
Tim tersebut akan menjalankan tugas verifikasi terhadap persyaratan calon yang diajukan Presiden sebelum memasuki tahapan pemilihan.
Pemilihan Wapres Jadi Praktik Ketatanegaraan Baru
Muzani menyebut pengisian jabatan wakil presiden melalui pemilihan di MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi.
Karena itu, menurutnya, diperlukan persiapan dan penyesuaian agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan tata tertib MPR.
"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," ujarnya.
Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 nantinya mencakup proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
MPR juga menyepakati prosesi pelantikan dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD 1945.
Dengan jadwal baru tersebut, perhatian publik kini tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR sebelum batas waktu 25 November 2026.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 1 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu