Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Pekan Depan, Mantan Kapolri Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo

Laporan: Firman
Selasa, 17 November 2026 | 22:08 WIB
Pekan sepan, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo jalani sidang etik Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo - RMN -
Pekan sepan, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo jalani sidang etik Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo - RMN -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
 

Kepastian agenda tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026). Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan.
 

"Kemudian yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," kata Isir kepada wartawan.
 

Tanggal dan Susunan Majelis Belum Diumumkan
 

Isir menjelaskan, jadwal sidang etik Listyo Sigit sudah dipersiapkan. Meski demikian, informasi mengenai hari pelaksanaan serta nama-nama anggota majelis akan disampaikan kemudian.
 

Ia juga menegaskan bahwa pada Selasa (17/11/2026), Polri sedang menggelar sidang etik terhadap salah satu terduga pelanggar berinisial EHS, yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
 

"Nanti untuk harinya akan kami sampaikan. Untuk hari ini, jadwal sidang etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS," terangnya.
 

Dengan demikian, pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit menjadi agenda lanjutan setelah sejumlah perwira tinggi Polri lebih dahulu menjalani proses persidangan dalam perkara yang sama.
 

Ahrie Sonta Lebih Dahulu Dijatuhi PTDH
 

Sebelumnya, Mabes Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026).
 

Ahrie yang pernah menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Bhayangkara.
 

Putusan tersebut menjadi salah satu langkah penegakan kode etik Polri terhadap personel yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.
 

Ahrie juga menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.
 

Eko Hadi Santoso Menyusul Dijatuhi PTDH
 

Pada Selasa (17/11/2026), sidang KKEP terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso juga digelar. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH setelah memeriksa sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR.
 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang hadir sebagai pengawas eksternal menyatakan proses persidangan berjalan sesuai prosedur.
 

Eko Hadi turut menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Namun, ia tetap menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan pemecatan.
 

Dengan keputusan tersebut, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso menjadi dua perwira tinggi yang telah dijatuhi sanksi PTDH dalam rangkaian perkara ini.
 

Sidang Slamet Uliandi Masih Tertunda
 

Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) belum dapat dijadwalkan. Polri menyebut kondisi kesehatan yang bersangkutan masih dalam perawatan.
 

Isir menegaskan, proses persidangan tidak dapat dipaksakan selama kondisi kesehatan terduga pelanggar belum memungkinkan. Polri tetap harus menghormati hak asasi dan kondisi medis yang bersangkutan.
 

Dengan demikian, agenda sidang Listyo Sigit pekan depan menjadi perkembangan penting dalam rangkaian pemeriksaan etik terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang terseret perkara tersebut.
 

Empat Perwira Tinggi Terseret Perkara Penyadapan
 

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
 

Keempat nama tersebut adalah:
 

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

4. Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
 

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 

Polri juga menyatakan penyidikan perkara terus dikembangkan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain serta kemungkinan tindak pidana tambahan.
 

Sidang etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme penanganan yang berbeda. Karena itu, agenda sidang KKEP Listyo Sigit pekan depan akan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban etik, sementara pembuktian dugaan tindak pidana tetap berjalan melalui mekanisme hukum pidana.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: