Hetifah Dorong DPR Lebih Terbuka, Komunikasi Publik Harus Jangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik DPR RI agar semakin terbuka, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 

Menurut Hetifah, komunikasi parlemen tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai kinerja lembaga. Lebih dari itu, DPR harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta persoalan yang mereka hadapi.
 

Hal tersebut disampaikan Hetifah saat menghadiri Forum DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
 

Forum yang melibatkan pimpinan media, akademisi, dan mahasiswa tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki strategi komunikasi kelembagaan DPR, khususnya dalam menjangkau generasi muda.
 

DPR Perlu Lebih Dekat dengan Generasi Muda
 

Hetifah mengapresiasi pelaksanaan Forum DPR NOW 2026 yang menghadirkan berbagai perspektif dari kalangan media dan mahasiswa.
 

Menurutnya, diskusi yang berlangsung produktif tersebut memberikan banyak masukan konstruktif mengenai bagaimana DPR seharusnya membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama generasi muda.
 

“Hari ini acara DPR NOW berjalan sangat produktif. Dihadiri oleh pimpinan redaksi, beberapa media, dan juga para mahasiswa yang sangat luar biasa, kritis, serta konstruktif kepada DPR, khususnya dalam cara kita berkomunikasi dengan generasi muda,” ujar Hetifah.
 

Ia menilai, kritik dan pandangan peserta forum harus menjadi bahan pembelajaran bagi DPR untuk memperbaiki pola komunikasi yang selama ini dijalankan.
 

Komunikasi Harus Berangkat dari Aspirasi Rakyat
 

Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa DPR perlu lebih banyak mendengar kebutuhan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan.
 

Menurutnya, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan parlemen. DPR juga harus memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjadi respons terhadap kebutuhan publik.
 

“Kami mendapatkan banyak pembelajaran dan bahan-bahan untuk refleksi serta perbaikan. Sesungguhnya DPR diharapkan bisa lebih banyak mendengar apa kebutuhan masyarakat dan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dibuat sebagai bentuk respons terhadap persoalan dan keluhan mereka,” jelasnya.
 

Dengan pendekatan tersebut, komunikasi parlemen diharapkan tidak berjalan satu arah, melainkan menjadi ruang dialog yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses demokrasi.
 

Kinerja DPR Harus Lebih Mudah Diakses Publik
 

Hetifah juga mengakui bahwa berbagai program dan kinerja DPR RI selama ini belum seluruhnya tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
 

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga legislatif dalam membangun komunikasi yang efektif, terutama dengan generasi muda dan kelompok masyarakat kelas menengah.
 

“Tentu saja apa yang sudah dilakukan DPR juga sudah banyak. Hanya mungkin belum seluruhnya bisa tersampaikan dan terkomunikasikan, khususnya kepada generasi muda dan kelas menengah,” katanya.
 

Karena itu, strategi komunikasi DPR perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai saluran informasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini.
 

Transparansi informasi, kemudahan akses, serta penyampaian pesan yang lebih relevan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
 

Kelompok Marginal Jangan Sampai Terabaikan
 

Satu hal yang mendapat perhatian khusus dari Hetifah adalah pentingnya menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki ruang memadai untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingannya.
 

Ia mengingatkan bahwa komunikasi publik DPR tidak boleh hanya menyasar kelompok yang mudah mengakses informasi dan memiliki saluran untuk menyampaikan pendapat.
 

Kelompok rentan dan masyarakat yang selama ini cenderung tidak terdengar suaranya atau voiceless juga harus mendapatkan perhatian.
 

“Yang tidak kalah penting adalah kelompok-kelompok yang selama ini cenderung voiceless. Mereka juga perlu disentuh, seperti kelompok marginal, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pedalaman, maupun mereka yang tidak mudah mendapatkan akses untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan DPR,” pungkasnya.
 

Menurutnya, komunikasi parlemen yang inklusif harus memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan dilibatkan.
 

DPR Harus Menjadi Rumah Aspirasi Rakyat
 

Hetifah berharap penguatan komunikasi publik DPR RI dapat berjalan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
 

DPR tidak cukup hanya menjadi lembaga yang menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Parlemen juga harus hadir sebagai institusi yang terbuka dalam mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat.
 

Melalui komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif, DPR diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
 

Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang disampaikan lembaga negara, tetapi juga seberapa luas suara masyarakat diberi ruang untuk didengar.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.