Gubernur Lemhannas di Forum Keamanan Moskow: Ketahanan Nasional Harus Jadi Prioritas Strategis

RAJAMEDIA.CO — Moskow — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan pentingnya menempatkan ketahanan nasional sebagai prioritas strategis di tengah perubahan tatanan geopolitik dunia. Menurutnya, dunia kini bergerak menuju konfigurasi kekuatan yang semakin tersebar dan tidak lagi didominasi satu kekuatan global.
 

Pesan tersebut disampaikan Ace Hasan saat berpidato di hadapan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, Selasa–Rabu (10–11/11/2026).
 

Dalam pidato bertema “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security”, Ace menekankan bahwa perubahan peta kekuatan global harus direspons melalui strategi yang mengutamakan keseimbangan, kerja sama internasional, dan kemampuan setiap negara menjaga kepentingan nasionalnya.
 

“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” kata Ace.

Dunia Multipolar, Tantangan Keamanan Semakin Kompleks
 

Ace menjelaskan, pergeseran dari tatanan unipolar menuju dunia multipolar menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Persoalannya bukan semata-mata negara mana yang akan menjadi kekuatan besar berikutnya, melainkan bagaimana membangun tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan mampu menjaga perdamaian.
 

Ia mengidentifikasi tiga perubahan besar dalam peta kekuatan global.
 

Pertama, distribusi kekuatan dunia semakin tersebar. Negara-negara berkekuatan menengah memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi dinamika internasional melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis.
 

Kedua, ketergantungan antarnegara semakin kompleks. Hubungan ekonomi dan perdagangan yang sebelumnya menjadi sumber peluang kini juga dapat berubah menjadi kerentanan, terutama ketika terjadi gangguan pada sektor energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok.
 

Ketiga, cakupan keamanan semakin luas dan tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional.
 

“Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.
 

Tiga Prioritas Strategis untuk Menghadapi Perubahan Global
 

Menghadapi dinamika tersebut, Ace mengajukan tiga prioritas strategis bagi negara-negara dalam membangun tatanan keamanan masa depan.

Pertama, menempatkan ketahanan nasional sebagai fondasi perencanaan strategis. Ketahanan tersebut harus dibangun melalui integrasi pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis.
 

Kedua, mengalihkan persaingan memperebutkan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab. Menurutnya, kekuatan negara seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan mendominasi, tetapi juga kontribusinya dalam menjaga stabilitas dan keamanan bersama.
 

Ketiga, memperkuat lembaga-lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif dalam merespons tantangan internasional.
 

Ace menegaskan, ketahanan suatu negara memiliki hubungan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia.
 

“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” ujarnya.
 

Pangan Bukan Senjata, Konflik Harus Diselesaikan melalui Dialog
 

Dalam pidatonya, Ace juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan pangan dan menghormati hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dijadikan instrumen tekanan dalam persaingan geopolitik.
 

Karena itu, konflik antarnegara harus diselesaikan melalui dialog, peredaan ketegangan atau deeskalasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
 

Ia secara khusus menyinggung pentingnya kepatuhan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.
 

Menurut Ace, upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak serta kepentingan negara lain.
 

Dalam konteks tersebut, keamanan kolektif tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan merespons ancaman. Lebih penting lagi, kerja sama internasional harus mampu mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan menciptakan kemakmuran bersama.
 

Indonesia Perkuat Ketahanan Energi dan Kemandirian Strategis
 

Ace juga memaparkan pendekatan Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui kemandirian strategis yang tetap terbuka terhadap kerja sama global.
 

Salah satu contohnya adalah penguatan ketahanan energi melalui program biodiesel B50 dan inisiatif pengembangan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi, mendorong transisi energi yang berkeadilan, serta membangun rantai pasok yang lebih tangguh.
 

Namun, kemandirian strategis, menurut Ace, tidak berarti menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, setiap negara perlu memperkuat kapasitas domestik sekaligus membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
 

Ia juga menekankan pentingnya perubahan posisi negara berkembang dalam ekosistem ekonomi dan teknologi global.
 

Negara-negara berkembang tidak boleh terus-menerus hanya menjadi konsumen. Mereka harus didorong menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi agar memiliki daya tawar lebih kuat dalam persaingan internasional.
 

Politik Bebas Aktif dan Sentralitas ASEAN
 

Dalam forum tersebut, Ace menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi terus membangun hubungan konstruktif dengan seluruh negara.
 

Melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas, Indonesia mendorong terbentuknya arsitektur keamanan yang inklusif dan tidak memperdalam perpecahan.
 

“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.
 

Menurutnya, prinsip tersebut relevan di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dan perubahan hubungan antarnegara. Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam mendorong dialog, membangun kepercayaan, serta memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan.
 

Kekuatan Global Harus Diukur dari Kontribusi bagi Perdamaian
 

Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan global tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan dominasi politik, ekonomi, maupun militer.
 

Ukuran kekuatan yang sesungguhnya adalah kemampuan sebuah negara memberikan kontribusi bagi terciptanya dunia yang aman, damai, dan sejahtera.
 

“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesannya.
 

Dalam forum internasional tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.
 

International Collective Security Forum turut dihadiri pejabat tinggi pemerintahan negara-negara anggota CSTO, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, diplomat, akademisi, dan para pakar.
 

Kehadiran Gubernur Lemhannas RI dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan perspektif Indonesia mengenai pentingnya ketahanan nasional, keseimbangan kekuatan global, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan keamanan dunia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.