DPR Setujui Pagu PKP Rp10,89 T, Menteri Ara Fokuskan Rp8,9 T untuk BSPS

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumaham Rakyat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026.
 

Hal itu disampaikan Menteri Ara saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025). Dari total pagu Rp10,89 triliun, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk BSPS.
 

“Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit,” ujar Menteri Ara.
 

Program Strategis Perumahan 2026
 

Selain BSPS, Kementerian PKP juga menyiapkan program strategis lain:

 

- Rumah Susun: Rp375,32 miliar untuk 796 unit (21 tower).

- Rumah Khusus: Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk pascabencana & cadangan Panel RISHA.

- Bantuan PSU Rumah Umum: Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

- Permukiman Kumuh & Sanitasi: Rp155,85 miliar untuk target 225 hektar di 15 lokasi & 3.000 unit sanitasi.

- Dukungan Manajemen: Rp981,90 miliar untuk 3.791 pegawai, 60 satker, dan evaluasi kebijakan publik.
 

Ara menegaskan seluruh program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
 

Kurangi Backlog 9,9 Juta Unit
 

Menteri Ara menyebut, fokus besar pada BSPS adalah strategi untuk mengurangi backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit.
 

“Program ini sekaligus memberi dampak nyata dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
 

Target 25 Ribu Rumah Subsidi Diresmikan Presiden
 

Menteri Ara juga memaparkan realisasi anggaran hingga 29 Agustus 2025 mencapai Rp1,345 triliun atau 28,42 persen. Bulan ini, Kementerian PKP menargetkan peluncuran 25 ribu rumah subsidi yang akan diresmikan Presiden.
 

Selain itu, pada November mendatang, akan digelar akad massal 50 ribu rumah subsidi dengan kehadiran Presiden bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR.
 

“Dukungan DPR, khususnya Komisi V, sangat penting. Kami mohon doa dan dukungan agar program tahun depan berjalan sesuai target,” kata Ara.
 

Komisi V DPR Beri Lampu Hijau
 

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan persetujuan atas prioritas anggaran yang diajukan Kementerian PKP.
 

“Berarti anggaran Pak Menteri PKP dari Rp10 triliun, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persennya memang khusus untuk BSPS,” tegas Lasarus.
 

Dengan dukungan DPR, program perumahan rakyat diharapkan berjalan optimal, merata, dan berkelanjutan.