Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Hetifah Dorong Dana Kemaslahatan BPKH Rp260 Miliar Merata hingga Pelosok Kaltim

Laporan: Halim Dzul
Selasa, 17 November 2026 | 04:35 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian - Humas DPR -
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong pemerataan manfaat Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2027 agar menjangkau masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), terutama kelompok rentan dan warga di wilayah terpencil.
 

Dengan usulan anggaran sebesar Rp260 miliar yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 

Hal itu disampaikan Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pelaksana BPKH yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
 

"Program Kemaslahatan BPKH memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Saya ingin manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial," ujar Hetifah.
 

Tujuh Bidang Jadi Sasaran Program
 

Dalam usulan RKAT 2027, anggaran Rp260 miliar Program Kemaslahatan BPKH mencakup tujuh bidang, yakni pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta tanggap bencana.
 

Menurut Hetifah, cakupan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Mulai dari penguatan pesantren dan majelis taklim, akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dan usaha kecil berbasis komunitas.
 

Ia juga menyoroti peran perempuan, khususnya anggota majelis taklim, yang selama ini aktif menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat meski dengan sumber daya terbatas.
 

Penyaluran Harus Tepat Sasaran dan Terukur
 

Hetifah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data agar penyaluran program lebih merata. Transparansi anggaran serta kolaborasi dengan mitra BPKH dan organisasi kemasyarakatan yang memahami kondisi lapangan juga harus diperkuat.
 

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan penerima manfaat.
 

"Saya ingin program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya," tegasnya.
 

Dana Umat Harus Kembali Memberi Manfaat
 

Hetifah berharap sinergi DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat agar manfaat pengelolaan keuangan haji dapat dirasakan lebih luas, merata, dan berkelanjutan.
 

"Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan amanah mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: