Mahfud MD Ingatkan Presiden dan MPR: Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Terancam Tak Sah?
RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar cermat memperhitungkan tenggat pengajuan dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jadwal Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila pengajuan dua nama calon wakil presiden tidak memperhitungkan ketentuan 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR.
Mahfud bahkan mengingatkan bahwa apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon, MPR perlu mempertimbangkan penyesuaian jadwal sidang.

"Kepada Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud dalam unggahannya.
Mahfud Soroti Perbedaan Hari Kalender dan Hari Kerja
Mahfud menjelaskan, persoalan utama terletak pada ketentuan penghitungan waktu pengajuan calon wakil presiden.
Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, pengaturan lebih lanjut mengenai pengajuan dua calon terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR.
Mahfud menyoroti definisi hari dalam ketentuan tersebut yang menurutnya harus dihitung sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Ia menyebut Pasal 1 angka 9 UU MD3 mendefinisikan hari sebagai hari kerja. Dengan perhitungan tersebut, tenggat pengajuan dua nama untuk sidang 9 Desember jatuh pada 19 November 2026.
Usulkan Sidang MPR Ditunda Jika Nama Diserahkan Terlambat
Untuk menghindari persoalan prosedural, Mahfud mengusulkan agar jadwal Sidang Paripurna MPR disesuaikan dengan waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden.
Ia menilai sidang sebaiknya dilaksanakan setelah terpenuhi tenggang waktu 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon yang diajukan Presiden.
Sebagai contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama pada 20 November 2026, Mahfud mengusulkan agar sidang yang semula dijadwalkan 9 Desember ditunda menjadi 10 Desember 2026.
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa menyinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR," tulisnya.
Menurut Mahfud, penyesuaian jadwal tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Ada Perbedaan Pandangan soal Tenggat Pengajuan
Persoalan tenggat pengajuan calon wakil presiden sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah MPR menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa batas akhir pengajuan dua nama calon oleh Presiden adalah 25 November 2026.
Namun, pandangan tersebut berbeda dengan pendapat Titi Anggraini yang menghitung tenggat berdasarkan ketentuan 14 hari kerja dan menyebut 19 November sebagai batas pengajuan untuk sidang 9 Desember.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat resmi pemberitahuan dari MPR mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Perbedaan penafsiran mengenai titik awal dan cara penghitungan tenggat inilah yang menjadi bagian penting dalam perdebatan prosedur pengisian jabatan wakil presiden.
Mahfud Ingatkan Jangan Timbulkan Masalah Politik Baru
Mahfud menegaskan, persoalan penghitungan waktu tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, ketepatan prosedur sangat penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan polemik hukum maupun politik baru.
Ia mengingatkan Presiden dan pimpinan MPR untuk mengutamakan kehati-hatian serta memastikan seluruh tahapan berjalan selaras dengan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," demikian penekanan Mahfud.
Peringatan tersebut menambah perhatian terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya.
Kini, ketepatan prosedur dan kepastian jadwal menjadi hal penting agar proses pemilihan pengganti wakil presiden dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Opini | 1 minggu yang lalu
Ekbis | 5 hari yang lalu
Dunia | 4 hari yang lalu