Menata Pembiayaan Pendidikan Tinggi yang Adil dan Berkelanjutan
RAJAMEDIA.CO - PENDIDIKAN tinggi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Kesempatan kuliah tidak semestinya ditentukan oleh tebal-tipisnya dompet orang tua, melainkan oleh kemampuan, kesungguhan, dan potensi calon mahasiswa. Karena itu, negara berkewajiban memastikan anak-anak bangsa yang cerdas dan memiliki motivasi tinggi tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Di tengah kajian pemerintah untuk mewujudkan pendidikan tinggi negeri gratis, tulisan ini menawarkan dua jalur pembiayaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan: bantuan pendidikan penuh dengan ikatan pengabdian serta pembiayaan bergulir yang dikembalikan setelah lulusan bekerja.
Gagasan kuliah gratis bagi semua mahasiswa memang memiliki daya tarik sosial yang kuat. Namun, kebijakan pendidikan juga harus memperhitungkan kemampuan fiskal negara, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pembiayaan. Tidak semua keluarga membutuhkan subsidi yang sama. Keluarga yang mampu dapat membiayai pendidikan anaknya secara mandiri, sementara anggaran negara perlu diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar menggratiskan pendidikan tinggi, melainkan merancang sistem pembiayaan yang membuka akses seluas-luasnya tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kemampuan keuangan negara.

Keadilan Akses: Dua Jalur Pembiayaan
Prinsip dasarnya sederhana: kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak yang cerdas dan memiliki motivasi tinggi untuk kuliah. Negara perlu menyediakan dukungan pembiayaan bagi kelompok tersebut melalui dua jalur. Pertama, bantuan pendidikan penuh bagi mahasiswa yang sangat membutuhkan dengan kewajiban pengabdian setelah lulus. Kedua, pembiayaan pendidikan bergulir bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya, tetapi kelak mampu mengembalikannya setelah bekerja dan memperoleh penghasilan. Kedua jalur ini bukan untuk menggantikan seluruh skema pembiayaan yang telah berjalan, melainkan menata dukungan negara agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Jalur pertama dapat dikembangkan melalui penguatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Program ini telah menjadi instrumen penting untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik. Namun, bantuan pendidikan penuh yang bersumber dari anggaran negara juga perlu disertai tanggung jawab sosial setelah mahasiswa menyelesaikan studinya. Karena itu, dapat dipertimbangkan kebijakan pengabdian bagi penerima bantuan, baik di lembaga negara maupun lembaga sosial resmi yang diakui negara. Pengabdian tersebut merupakan gagasan pengembangan kebijakan, bukan kewajiban yang saat ini otomatis melekat pada penerima KIP Kuliah.
Pengabdian tidak boleh menjadi hukuman atau beban tambahan bagi lulusan. Bentuk, masa, dan tempat pengabdian harus ditetapkan secara transparan, sesuai bidang keahlian, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan negara. Lulusan pendidikan, misalnya, dapat berkontribusi di wilayah yang kekurangan guru; lulusan kesehatan dapat membantu memperkuat layanan kesehatan; sementara lulusan bidang teknologi, pertanian, dan sosial dapat ditempatkan sesuai kebutuhan pembangunan. Negara juga harus menyediakan lembaga penerima, dukungan kerja, serta perlindungan yang layak. Dengan demikian, bantuan pendidikan berubah menjadi investasi sosial yang menghasilkan manfaat nyata.
Jalur kedua adalah Dana Bergulir Pendidikan Tinggi (DBPT), yaitu skema pembiayaan publik yang menalangi biaya pendidikan mahasiswa dan dikembalikan setelah mereka bekerja serta memiliki penghasilan yang memadai. Skema ini ditujukan kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya, tetapi tidak masuk atau tidak seluruhnya tertampung dalam jalur bantuan penuh. Berbeda dari jalur pengabdian, penerima DBPT tidak diwajibkan bekerja di lembaga atau wilayah tertentu. Mereka bebas bekerja di sektor pemerintah, swasta, lembaga sosial, maupun membangun usaha sendiri. Kewajiban mereka adalah mengembalikan pembiayaan sesuai kemampuan penghasilan setelah memasuki dunia kerja.
Kedua jalur tersebut memiliki logika tanggung jawab yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Penerima bantuan pendidikan penuh membalas kesempatan melalui pengabdian kepada masyarakat dan negara. Penerima pembiayaan bergulir mengembalikan dana setelah mampu secara ekonomi agar dapat digunakan kembali oleh mahasiswa generasi berikutnya. Satu jalur membayar kesempatan dengan pengabdian, sedangkan jalur lainnya membayar kesempatan dengan pengembalian dana. Inilah bentuk keadilan yang tidak hanya memperhatikan siapa yang memperoleh kesempatan kuliah, tetapi juga bagaimana manfaat investasi pendidikan kembali kepada masyarakat.
Kuliah Dulu, Bayar Setelah Bekerja
DBPT perlu dirancang sebagai pembiayaan pendidikan yang tidak membebani mahasiswa selama masa kuliah. Negara atau lembaga pengelola membayarkan biaya pendidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang disepakati. Mahasiswa dapat berkonsentrasi menyelesaikan studi tanpa harus memikirkan cicilan selama belum memiliki penghasilan. Kewajiban pengembalian baru dimulai setelah lulusan bekerja dan memperoleh penghasilan yang melampaui ambang minimum yang ditetapkan. Jika belum bekerja atau penghasilannya belum mencukupi, pembayaran ditangguhkan. Dengan prinsip ini, pendidikan tidak berubah menjadi sumber tekanan ekonomi bagi mereka yang baru memulai kehidupan profesional.
Pengembalian dana harus tegas, terukur, dan proporsional terhadap kemampuan lulusan. Sebagai rancangan awal, besaran pengembalian ditetapkan sebesar 10 persen dari penghasilan selama tiga tahun pertama bekerja. Setelah melewati tiga tahun bekerja, proporsinya meningkat menjadi 20 persen. Adapun 30 persen ditetapkan sebagai batas tertinggi, bukan tarif otomatis yang dikenakan kepada setiap lulusan. Penerapan batas tertinggi tersebut hanya dimungkinkan apabila tingkat penghasilan dan kondisi ekonomi lulusan memang memungkinkan. Dasar penghitungan penghasilan perlu ditetapkan secara jelas, dengan memperhatikan pajak, iuran wajib, dan kebutuhan hidup layak.
Skema ini harus membedakan ketidakmampuan membayar dari ketidakmauan memenuhi kewajiban. Lulusan yang belum memperoleh pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau memiliki penghasilan di bawah ambang minimum tidak boleh diperlakukan sebagai penunggak. Kewajibannya ditangguhkan sampai kondisi ekonominya memungkinkan. Sebaliknya, lulusan yang telah bekerja dan memiliki penghasilan memadai harus memenuhi kewajiban pengembalian sesuai ketentuan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serius, perlu tersedia mekanisme penyesuaian atau penjadwalan ulang yang objektif dan dapat diawasi. Humanis dalam memperlakukan keadaan, tetapi tegas dalam menegakkan tanggung jawab.
Gagasan pembiayaan pendidikan yang dikembalikan setelah mahasiswa lulus dan memperoleh penghasilan sebenarnya memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 76 ayat (2) huruf c membuka ruang bagi pemberian pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Ketentuan ini dapat menjadi salah satu pijakan hukum untuk mengembangkan DBPT dengan desain yang lebih terstruktur. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai sumber dana, persyaratan penerima, besaran pembiayaan, ambang penghasilan, mekanisme pengembalian, serta perlindungan bagi lulusan yang mengalami kesulitan ekonomi.
Dana Bergulir: Investasi Pendidikan Antargenerasi
Kekuatan utama DBPT terletak pada kemampuannya menjaga keberlanjutan dana. Pemerintah menyediakan modal awal yang digunakan untuk membiayai pendidikan mahasiswa. Setelah lulus, bekerja, dan memiliki penghasilan memadai, penerima mengembalikan dana secara bertahap. Dana yang terkumpul tidak masuk sebagai penerimaan yang habis digunakan untuk belanja rutin, tetapi diputar kembali untuk membiayai mahasiswa angkatan berikutnya. Dengan demikian, satu sumber pembiayaan publik dapat membuka kesempatan pendidikan bagi banyak generasi. Pendidikan tinggi tidak hanya menjadi belanja negara untuk satu angkatan, tetapi investasi jangka panjang yang manfaatnya terus diperluas.
Indonesia memiliki pengalaman historis melalui Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan berbasis pinjaman membutuhkan desain kelembagaan yang kuat, administrasi yang tertib, sistem penagihan yang efektif, dan perhitungan risiko yang matang. Keberlanjutan program tidak cukup hanya mengandalkan niat baik penerima untuk mengembalikan dana. Negara harus memiliki mekanisme yang dapat memastikan keberadaan lulusan, memantau kondisi pekerjaannya, menghitung kemampuan pengembalian, serta mengelola risiko ketika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan membayar. Karena itu, pengalaman KMI perlu dibaca secara menyeluruh, bukan disederhanakan seolah-olah persoalannya hanya terletak pada kedisiplinan lulusan.
DBPT harus memiliki mandat kelembagaan yang jelas, modal awal yang memadai, tata kelola profesional, dan sistem pengawasan yang kuat. Dana pokok harus dilindungi agar tidak mudah dialihkan untuk kebutuhan belanja lain. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah penerima, nilai pembiayaan, tingkat kelulusan, status pekerjaan, pengembalian dana, serta risiko pembiayaan bermasalah. Audit independen dan keterbukaan informasi menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu menyediakan cadangan risiko agar keberlanjutan program tidak terganggu ketika sebagian penerima mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan. DBPT bukan pinjaman komersial yang mengejar keuntungan, melainkan instrumen pembiayaan publik yang mengutamakan perluasan kesempatan pendidikan sekaligus menjaga perputaran dana.
Karena itu, DBPT tidak cukup sekadar ditempelkan pada lembaga pembiayaan yang sudah ada tanpa penyesuaian mandat. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM, misalnya, memiliki orientasi pembiayaan yang berbeda. Model pengelolaan dana bergulirnya dapat menjadi referensi, tetapi pembiayaan pendidikan tinggi membutuhkan mandat, perangkat hukum, sistem risiko, dan mekanisme pengembalian tersendiri. Pemerintah dapat membentuk unit atau badan pengelola khusus dengan akuntabilitas yang jelas. Hal yang paling penting adalah memastikan dana pendidikan tidak berubah menjadi instrumen bisnis, tetapi tetap dikelola secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.
Integrasi Data dan Kolaborasi Dunia Kerja
Keberhasilan dua jalur pembiayaan ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Identitas penerima dapat diverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian dihubungkan secara terbatas dan sah dengan data pendidikan tinggi, status kelulusan, pekerjaan, serta penghasilan. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mencegah penerimaan ganda yang tidak semestinya, dan memantau kewajiban pengembalian DBPT. Namun, integrasi data bukan berarti membuka seluruh informasi pribadi penerima kepada semua lembaga. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, pembatasan akses, dan perlindungan data pribadi. Dengan dukungan teknologi, pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih tertib dan mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pembiayaan benar-benar menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Kampus tidak cukup hanya menerima mahasiswa yang dibiayai negara, lalu menyerahkan seluruh persoalan masa depan mereka kepada pemerintah. Perguruan tinggi perlu memperkuat pembelajaran berbasis kompetensi, pengalaman kerja, magang, kewirausahaan, dan jejaring dengan dunia usaha serta lembaga sosial. Tracer study harus dikembangkan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, melainkan sebagai instrumen untuk mengetahui masa tunggu kerja, kesesuaian bidang pekerjaan, tingkat penghasilan, dan perkembangan karier lulusan. Data tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki kurikulum sekaligus mengevaluasi efektivitas pembiayaan pendidikan.
Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga sosial perlu berbagi tanggung jawab. Pemerintah di bidang pendidikan tinggi mengatur bantuan dan pembiayaan, memastikan mutu pendidikan, serta mengawasi penggunaan dana. Kementerian Ketenagakerjaan berperan memperkuat informasi pasar kerja, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Perguruan tinggi bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang kompeten serta membangun hubungan dengan pengguna lulusan. Dunia usaha dan lembaga sosial dapat membuka kesempatan magang, pekerjaan, dan pengabdian. Sementara itu, pengelola DBPT memastikan administrasi pembiayaan, pemantauan kemampuan pengembalian, dan perputaran dana berjalan secara akuntabel. Kolaborasi ini penting karena persoalan pembiayaan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan uang kuliah.
Penutup
Menata pembiayaan pendidikan tinggi berarti menyeimbangkan hak memperoleh kesempatan, kemampuan fiskal negara, dan tanggung jawab sosial. Bantuan pendidikan penuh dengan ikatan pengabdian dan pembiayaan bergulir setelah bekerja merupakan dua jalur yang dapat saling melengkapi. Keduanya memberi ruang bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk kuliah tanpa menjadikan seluruh biaya pendidikan sebagai beban permanen anggaran negara. Namun, kebijakan ini harus didahului perhitungan fiskal, pemodelan kemampuan pengembalian, penguatan kelembagaan, serta uji coba yang dievaluasi secara berkala. Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah mahasiswa yang dibiayai, melainkan juga kelulusan, kesempatan kerja, manfaat pengabdian, tingkat pengembalian, dan kemampuan dana membiayai generasi berikutnya.
Negara tidak harus menggratiskan seluruh pendidikan tinggi untuk menghadirkan keadilan. Yang lebih mendasar adalah memastikan tidak ada anak bangsa yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin. Negara membuka kesempatan, perguruan tinggi menyiapkan kompetensi, dunia kerja menyediakan ruang aktualisasi, dan lulusan menunaikan tanggung jawab sesuai kemampuan. Bantuan diberikan dengan keberpihakan, pembiayaan dikelola dengan disiplin, dan pengembalian dilakukan secara manusiawi tetapi tegas. Tidak semua pendidikan tinggi harus gratis, tetapi kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa yang cerdas dan memiliki motivasi tinggi untuk kuliah.
Penulis: Dekan FKIP UNTIRTA
RAJA MEDIA - Opini 2026![]()
Politik 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Ekbis | 5 hari yang lalu
Dunia | 4 hari yang lalu