Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Membaca Arah Politik Prabowo (28): Lapangan Kerja, Kualitas SDM, dan Masa Depan Generasi Muda

Oleh: H. Dede Zaki Mubarok
Kamis, 19 November 2026 | 09:28 WIB
Seri artikel, Membaca Arah Politik Prabowo (28):
Lapangan Kerja, Kualitas SDM, dan Masa Depan Generasi Muda - RMN -
Seri artikel, Membaca Arah Politik Prabowo (28): Lapangan Kerja, Kualitas SDM, dan Masa Depan Generasi Muda - RMN -

RAJAMEDIA.CO - MASA depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pertumbuhan ekonominya, tetapi juga oleh seberapa luas kesempatan yang tersedia bagi rakyat untuk bekerja, berkembang, dan memperoleh kehidupan yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu membuka kesempatan kerja berkualitas akan meninggalkan jarak antara kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 

Indonesia memiliki modal demografi yang besar. Jumlah penduduk usia produktif menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan, memperkuat industri, dan meningkatkan daya saing nasional. Namun, bonus demografi bukan hadiah yang otomatis menghasilkan kemakmuran. Ia hanya akan menjadi kekuatan apabila negara mampu menyiapkan lapangan kerja, pendidikan yang relevan, keterampilan yang dibutuhkan, serta ekosistem ekonomi yang memberi ruang bagi generasi muda untuk tumbuh.
 

Di sinilah salah satu tantangan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: memastikan pembangunan ekonomi tidak berhenti pada angka investasi dan pertumbuhan, tetapi benar-benar membuka jalan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang produktif, layak, dan berkelanjutan.

Tantangan Tidak Cukup Diukur dari Angka
 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 147,99 juta orang berstatus bekerja, sedangkan 7,38 juta orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,75 persen.
 

Dibandingkan Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 1,443 juta orang, sementara jumlah penganggur berkurang sekitar 77 ribu orang. TPT juga turun 0,09 poin persentase dari 4,85 persen menjadi 4,75 persen.
 

Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, penurunan pengangguran belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan ketenagakerjaan telah teratasi.
 

Sebab, pekerjaan tidak hanya perlu tersedia. Pekerjaan juga harus memberikan penghasilan yang memadai, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, keselamatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
 

BPS mencatat pekerja formal pada Agustus 2026 berjumlah sekitar 62,25 juta orang atau 42,07 persen dari total penduduk bekerja. Sementara itu, pekerja informal mencapai sekitar 57,93 persen.
 

Ada hal yang perlu dicermati. Secara jumlah, pekerja formal bertambah sekitar 410 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Namun, proporsinya justru turun dari 42,20 persen menjadi 42,07 persen. Pada saat yang sama, proporsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen.
 

Besarnya proporsi pekerja informal memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bekerja dalam kondisi yang beragam. Tidak semua memiliki kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun jaminan ketika menghadapi risiko ekonomi.
 

Karena itu, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinilai dari berapa juta orang yang masuk kategori bekerja. Pemerintah juga harus mengukur kualitas pekerjaan yang tercipta.
 

Bekerja Belum Tentu Berarti Sejahtera
 

Persoalan ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks ketika dilihat berdasarkan jumlah jam kerja.
 

BPS mencatat pekerja penuh pada Agustus 2026 mencapai sekitar 99,85 juta orang atau 67,47 persen dari total penduduk bekerja. Pekerja paruh waktu berjumlah 35,29 juta orang atau 23,85 persen. Sementara itu, setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang atau 8,68 persen.
 

Yang perlu mendapat perhatian, tingkat setengah pengangguran meningkat 0,76 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.
 

Setengah pengangguran merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Artinya, mereka sudah bekerja, tetapi masih membutuhkan kesempatan untuk menambah jam kerja atau memperoleh pekerjaan yang lebih memadai.
 

Data tersebut memberikan gambaran bahwa penurunan angka pengangguran terbuka tidak otomatis berarti seluruh persoalan pasar kerja telah selesai.
 

Ada jutaan orang yang sudah bekerja, tetapi belum tentu memperoleh jam kerja dan penghasilan yang cukup. Sebagian lainnya masih menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan keterbatasan perlindungan.
 

Di sinilah pemerintah perlu memperluas ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Bukan hanya berapa banyak orang memperoleh pekerjaan, tetapi juga berapa banyak yang memperoleh pekerjaan penuh, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
 

Negara tidak cukup hanya membuat rakyat bekerja. Negara juga harus memastikan pekerjaan tersebut memberikan kehidupan yang lebih layak.
 

Pertumbuhan Ekonomi Harus Menghasilkan Pekerjaan Berkualitas
 

Dalam Artikel 27, investasi dan hilirisasi telah dibahas sebagai instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau nilai produksi industri yang meningkat.
 

Investasi harus menghasilkan manfaat yang lebih luas, terutama dalam bentuk kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
 

Industri yang berkembang semestinya membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan kemampuan teknis, memperluas penggunaan produk dalam negeri, dan menciptakan hubungan usaha dengan pelaku ekonomi di daerah.
 

Jika investasi tumbuh tetapi kebutuhan tenaga ahli masih sepenuhnya bergantung pada tenaga dari luar, sementara pekerja lokal hanya memperoleh pekerjaan dengan keterampilan rendah, maka manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
 

Karena itu, kebijakan investasi harus terhubung dengan strategi pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sudah dipetakan sejak tahap perencanaan proyek, bukan baru dipikirkan ketika industri mulai beroperasi.
 

Pembangunan kawasan industri, hilirisasi mineral, sektor energi, manufaktur, pertanian modern, dan ekonomi digital harus disertai peta kebutuhan pekerjaan serta program penyiapan tenaga kerja.
 

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mendatangkan modal dan membangun fasilitas produksi, tetapi juga membangun kemampuan manusia Indonesia.
 

Pendidikan Harus Terhubung dengan Dunia Kerja
 

Salah satu persoalan mendasar ketenagakerjaan adalah kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
 

Ijazah tetap penting sebagai bukti pendidikan formal. Namun, dunia kerja juga membutuhkan keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, disiplin, komunikasi, kreativitas, serta kecakapan memecahkan masalah.
 

Perubahan teknologi membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Otomatisasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan transformasi industri mengubah cara perusahaan bekerja. Sejumlah pekerjaan mengalami pergeseran, sebagian lainnya berkurang, sementara profesi baru terus bermunculan.
 

Kondisi ini menuntut sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan. Sekolah menengah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia industri harus membangun hubungan yang lebih erat.
 

Kurikulum tidak boleh berjalan sendiri tanpa memahami kebutuhan lapangan. Perusahaan juga tidak seharusnya hanya menunggu lulusan yang siap pakai tanpa ikut berinvestasi dalam proses peningkatan kompetensi.
 

Pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, memperluas sertifikasi kompetensi, serta memastikan pelatihan menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan.
 

Pendidikan harus menjadi jalan menuju kemampuan. Kemampuan harus membuka kesempatan kerja. Dan pekerjaan harus memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
 

Generasi Muda dan Tantangan Perubahan Dunia Kerja
 

Generasi muda menghadapi dunia kerja yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Persaingan tidak lagi hanya berlangsung antarpencari kerja dalam satu wilayah atau negara, tetapi juga melintasi batas geografis melalui teknologi digital.
 

Kemampuan berbahasa, literasi digital, penguasaan teknologi, kreativitas, dan kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi modal penting.
 

Namun, negara tidak boleh meletakkan seluruh beban adaptasi kepada individu. Tidak semua anak muda memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, perangkat teknologi, pelatihan, jaringan profesional, maupun informasi lowongan pekerjaan.
 

Anak muda di kota besar tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah tertinggal. Lulusan perguruan tinggi juga menghadapi tantangan berbeda dengan lulusan sekolah menengah yang harus segera memasuki pasar kerja.
 

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus memperhatikan kesenjangan kesempatan. Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan, pemagangan, bimbingan karier, sertifikasi, dan informasi pasar kerja hingga ke daerah.
 

Program magang juga perlu dirancang sebagai jembatan menuju pekerjaan, bukan sekadar kegiatan administratif. Peserta harus memperoleh pengalaman nyata, pendampingan, standar pembelajaran, serta peluang untuk masuk ke dunia kerja setelah program berakhir.
 

Keberhasilan program pemagangan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Pemerintah perlu mengukur berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan setelah program selesai, bagaimana peningkatan kompetensinya, dan apakah pengalaman tersebut meningkatkan daya saing mereka.
 

Generasi muda tidak hanya membutuhkan motivasi untuk bekerja keras. Mereka juga membutuhkan sistem yang memberi kesempatan secara adil.
 

Pekerjaan Digital dan Perlindungan bagi Pekerja Baru
 

Perkembangan ekonomi digital melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru. Kreator konten, pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, pekerja platform, pengembang aplikasi, hingga tenaga profesional jarak jauh menjadi bagian dari perubahan struktur ekonomi.
 

Fleksibilitas pekerjaan digital membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh penghasilan tanpa harus terikat pada pola kerja konvensional.
 

Namun, fleksibilitas juga membawa persoalan. Sebagian pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan, perubahan sistem insentif, keterbatasan perlindungan sosial, dan ketergantungan pada kebijakan platform.
 

Negara perlu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan perubahan tersebut. Perlindungan pekerja harus berkembang mengikuti bentuk pekerjaan, bukan hanya mengikuti model hubungan kerja yang sudah dikenal selama puluhan tahun.
 

Pekerja digital tetap memiliki kebutuhan atas keselamatan kerja, jaminan sosial, kepastian hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
 

Transformasi digital seharusnya memperluas kesempatan ekonomi, bukan menciptakan kelompok pekerja baru yang rentan tanpa perlindungan memadai.
 

Produktivitas dan Kesejahteraan Harus Berjalan Bersama
 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari produktivitas nasional. Tenaga kerja yang terampil akan lebih mampu menghasilkan nilai tambah, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing industri.
 

Namun, produktivitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja.
 

Pekerjaan yang baik harus memberikan hubungan yang seimbang antara kontribusi dan imbalan. Upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, kepastian hak, serta kesempatan pengembangan karier merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
 

Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan iklim yang memungkinkan perusahaan tumbuh dan menciptakan pekerjaan. Regulasi yang jelas, kepastian hukum, peningkatan infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi faktor penting bagi keberlanjutan usaha.
 

Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja tidak boleh dipertentangkan dengan penciptaan lapangan kerja. Keduanya harus ditempatkan sebagai bagian dari tujuan pembangunan yang sama.
 

Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga ekonomi yang memberi kesempatan kepada pekerjanya untuk hidup lebih baik.
 

Membaca Arah Politik Prabowo: 
Pembangunan Harus Berpihak pada Masa Depan Manusia
 

Dalam membaca arah politik pemerintahan Prabowo, kebijakan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai ukuran penting keberhasilan pembangunan.
 

Program investasi, hilirisasi, industrialisasi, pendidikan, pelatihan vokasi, dan transformasi digital harus terhubung dalam satu strategi nasional. Jangan sampai kebijakan ekonomi berjalan sendiri, sementara kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan bergerak tanpa arah yang sama.
 

Pemerintah perlu menetapkan indikator yang terukur. Berapa banyak pekerjaan baru yang tercipta? Berapa besar peningkatan proporsi pekerja formal? Seberapa banyak lulusan pelatihan yang benar-benar terserap? Apakah produktivitas dan pendapatan pekerja meningkat? Sejauh mana tenaga kerja lokal mengisi posisi strategis dalam industri yang berkembang?
 

Pertanyaan tersebut penting agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah peserta, besarnya anggaran, atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
 

Kebijakan juga perlu memperhatikan kesenjangan antarwilayah, partisipasi kerja perempuan, akses bagi penyandang disabilitas, serta kesempatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan memasuki pasar kerja.
 

Pemerintahan yang berorientasi pada masa depan harus berani mengukur hasil pembangunan dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
 

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika pabrik berdiri, investasi meningkat, dan angka pertumbuhan ekonomi membaik. Keberhasilan yang sesungguhnya terlihat ketika rakyat memiliki pekerjaan yang layak, keterampilan yang berkembang, dan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
 

Penutup: Bonus Demografi Harus Menjadi Kekuatan Bangsa
 

Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan bonus demografi. Namun, kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Jika generasi muda tidak memperoleh pendidikan yang relevan, keterampilan yang dibutuhkan, dan akses terhadap pekerjaan berkualitas, peluang demografi justru dapat berubah menjadi tekanan sosial dan ekonomi.
 

Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai penghubung antara pendidikan, industri, dunia usaha, dan tenaga kerja.
 

Investasi harus membuka pekerjaan. Pendidikan harus membangun kompetensi. Pelatihan harus menghasilkan keahlian. Industri harus memberi ruang bagi tenaga kerja lokal. Dan pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
 

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, besarnya investasi, atau megahnya pembangunan infrastruktur. Masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan manusia yang mengelola seluruh potensi tersebut.
 

Bonus demografi bukan sekadar keunggulan jumlah penduduk usia produktif. Ia adalah kesempatan sejarah yang hanya akan menjadi kekuatan apabila negara mampu menyiapkan pekerjaan, membangun keterampilan, dan memberikan masa depan yang layak bagi generasi mudanya.
 

Membaca arah politik sebuah pemerintahan bukan hanya melihat apa yang dibangun hari ini, tetapi juga menilai apakah kebijakan yang diambil sedang menyiapkan manusia Indonesia untuk menghadapi tantangan hari esok.
 

Bersambung ke Artikel 29: Membaca Arah Politik Prabowo (29): Indonesia di Tengah Persaingan Global dan Perubahan Tatanan Dunia.
 

Penulis: Wartawan senior dan PP IKALUIN Jakarta
 

Sumber Data:
Badan Pusat Statistik (BPS), Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026, Berita Resmi Statistik, 5 November 2026.
 

RAJA MEDIA - Opini 2026rajamedia

Komentar: