Ulil Amri dan Lebaran yang Tidak Bersamaan

RAJAMEDIA.CO - SAYA teringat satu pagi. Takbir sudah menggema. Tapi tidak semua rumah bersiap ke masjid.
 

Ada yang sudah memakai baju baru. Anak-anak berlarian, menunggu THR. Dapur mengepul—opor, ketupat, sambal goreng.
 

Tapi di rumah sebelah, suasananya berbeda. Masih sahur. Masih menahan lapar. Masih puasa.
 

Di situlah wajah Islam Indonesia: satu iman, dua tanggal. Setiap tahun, soal ini datang lagi. Nyaris tanpa jeda.
 

Berbeda hari raya, apakah itu tidak taat kepada ulil amri?
 

Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu.
 

Pemerintah menetapkan 1 Syawal melalui sidang isbat. Ada rukyat—melihat hilal. Ada hisab—menghitung posisi bulan. Ada forum resmi. Ada otoritas negara.
 

Tujuannya satu: kepastian. Lebih dari itu—persatuan.
 

Kaidah fikih memberi dasar: Hukmul hakim yarfa’ul khilaf.
 

Keputusan pemimpin dapat mengakhiri perbedaan. Idealnya begitu. Dalam praktiknya, tidak selalu.
 

Di sisi lain, Muhammadiyah sudah lama menempuh jalan berbeda. Bukan karena ingin berbeda. Tapi karena memilih metode. Hisab.
 

Perhitungan astronomi yang presisi. Bisa ditentukan jauh hari. Bahkan bertahun-tahun ke depan. Tidak menunggu hilal terlihat atau tidak. Tidak tergantung cuaca. Tidak bergantung pada kesaksian.
 

Bagi Muhammadiyah, ini bukan sekadar teknis. Ini soal cara memahami agama dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
 

Lalu, ketika Muhammadiyah ber-Lebaran lebih dulu, apakah itu bentuk pembangkangan terhadap ulil amri?
 

Tidak.
 

Di sinilah kita perlu jernih.
 

Dalam Islam, tidak semua hal bersifat tunggal dan final. Ada wilayah khilafiyah—ruang perbedaan yang dibenarkan.
 

Penentuan awal bulan hijriah adalah salah satunya. Artinya: mengikuti pemerintah sah. Mengikuti hisab Muhammadiyah juga sah.
 

Keduanya berdiri di atas ijtihad.
 

Lalu di mana posisi ulil amri?
 

Tetap penting.
 

Keputusan pemerintah diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Untuk memberi pegangan bagi masyarakat luas. Untuk mencegah kekacauan.
 

Namun, ketaatan kepada ulil amri dalam perkara ijtihad tidak bersifat mutlak. Ia bukan wilayah “harus satu, atau dianggap salah”.
 

Ia wilayah “boleh berbeda, selama tetap menjaga adab”. Masalahnya sering bukan pada perbedaan.
 

Tapi pada sikap. Kita mudah sekali menghakimi. 
 

Yang Lebaran duluan dianggap tidak kompak. Yang belakangan dianggap kurang maju.
 

Padahal, keduanya sedang menjalankan keyakinan.
 

Bukan ego.
 

Saya teringat satu kalimat sederhana: “Kalau berbeda hari raya, jangan berbeda hati.”
 

Kalimat itu terasa klise. Tapi justru di situlah kedalamannya. Karena yang diuji bukan sekadar metode hisab atau rukyat. Tapi kedewasaan kita sebagai umat.
 

Lebaran, pada akhirnya, bukan soal tanggal. Ia adalah peristiwa batin.
 

Tentang pulang. Tentang memaafkan. Tentang merendahkan diri setelah sebulan menahan diri.
 

Maka, jika kita bisa berbeda hari tanpa kehilangan rasa persaudaraan— di situlah kemenangan itu benar-benar terasa.
 

Bukan di kalender. Tapi di hati.

Penulis: Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta, Ketua DPP PJS