Taufik Basari Luruskan Istilah: Gibran Berhenti, Bukan Mengundurkan Diri

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menegaskan istilah yang tepat untuk menyebut berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI adalah “berhenti”, bukan mengundurkan diri.
 

Menurut Taufik, penggunaan istilah tersebut merujuk pada nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Istilah yang sama juga digunakan Gibran dalam surat yang disampaikan kepada MPR RI.
 

“Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti,” kata Taufik, dikutip, Jumat (13/11/2026).

Surat Gibran Dinilai sebagai Deklarasi Formal
 

Taufik menjelaskan, penyerahan surat kepada MPR merupakan pernyataan formal atau deklarasi bahwa Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
 

Berdasarkan penafsiran hukumnya, surat tersebut bersifat deklaratoir. Artinya, menurut Taufik, surat itu menjadi pernyataan resmi atas keputusan berhenti yang disampaikan Gibran, sehingga tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan MPR untuk mengesahkan pemberhentian tersebut.
 

“Secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan,” ujarnya.
 

Kekosongan Jabatan Wapres Jadi Konsekuensi Konstitusional
 

Taufik berpandangan, deklarasi berhenti tersebut menimbulkan konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
 

Karena itu, menurut dia, fokus MPR RI saat ini bukan lagi membahas pengesahan pemberhentian Gibran, melainkan merespons kekosongan jabatan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
 

MPR dijadwalkan menggelar Rapat Gabungan (Ragab) pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tindak lanjut persoalan tersebut.
 

Gibran Dinilai Tidak Bisa Mencabut Pernyataan Berhenti
 

Lebih lanjut, Taufik menilai Gibran tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pernyataan berhenti yang telah disampaikan secara resmi kepada MPR RI.
 

Menurutnya, setelah deklarasi disampaikan, konsekuensi berupa kekosongan jabatan telah muncul. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak bisa dicabut secara sepihak.
 

“Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan,” katanya.
 

Pandangan Taufik tersebut menempatkan langkah MPR dalam merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagai agenda utama berikutnya. Proses konstitusional selanjutnya akan menjadi perhatian dalam Rapat Gabungan MPR.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.