Gibran Mundur karena Tekanan Suara Publik? Ini Penjelasan Yusril

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 

Menurut Yusril, keputusan Gibran dilandasi alasan pribadi setelah mempertimbangkan berbagai suara dan polemik yang berkembang di tengah masyarakat, terutama menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
 

"Jadi, alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," kata Yusril.
 

Pernyataan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR.
 

Surat Pengunduran Diri Hanya Lima Paragraf
 

Yusril mengungkapkan, surat pengunduran diri Gibran tergolong sangat singkat. Dokumen tersebut hanya terdiri atas lima paragraf yang memuat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauan sendiri.
 

Yusril mengaku telah membaca salinan surat tersebut sehingga mengetahui pokok isi dan permohonan yang disampaikan Gibran kepada MPR.
 

"Dan, suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali," ujar Yusril.
 

Ia menjelaskan, inti surat tersebut menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri merupakan kehendak pribadi Gibran, bukan karena adanya permintaan dari pihak lain.
 

Gibran Minta MPR Segera Tindak Lanjuti
 

Selain menyatakan berhenti atas kemauan sendiri, dalam surat tersebut Gibran juga meminta MPR segera menindaklanjuti pengunduran dirinya.
 

Permohonan itu secara khusus merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
 

"Saya sudah membaca copy dari surat itu yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri," ungkap Yusril.
 

Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam paragraf berikutnya, Gibran meminta MPR memproses surat tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
 

"Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.
 

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 Atur Pengisian Jabatan Wapres
 

Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
 

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
 

"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan, dua orang yang diusulkan oleh Presiden," tandasnya.
 

Dengan penjelasan tersebut, proses pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian dalam dinamika ketatanegaraan nasional. MPR selanjutnya harus menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.