Indonesia Perlu Wapres!

RAJAMEDIA.CO - PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka ruang untuk memikirkan kembali sosok yang dibutuhkan Indonesia. Negeri ini kaya dengan masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan satu cara pandang. Luas wilayah, keragaman masyarakat, ketimpangan pembangunan, serta tantangan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertahanan membutuhkan kepemimpinan dengan pengalaman dan perspektif yang beragam.

Namun, perbedaan itu harus saling melengkapi, fungsional, dan bergerak ke satu arah: mewujudkan tujuan bernegara serta kesejahteraan rakyat. Karena itu, persoalannya bukan sekadar siapa pengganti Gibran, melainkan bagaimana memilih Wakil Presiden yang kapasitas kepemimpinannya dapat memperkuat dan melengkapi Presiden.

Belajar dari Sejarah

Sejarah kepemimpinan Indonesia memberikan pelajaran bahwa jabatan Wakil Presiden pernah diemban oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang, pengalaman, dan kekuatan yang beragam. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama, bukan hanya proklamator dan pemimpin pergerakan nasional, melainkan juga pemikir kenegaraan dan ekonomi. Keputusannya mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 memperlihatkan bahwa jabatan tidak harus dipertahankan ketika terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan kenegaraan. Pengalaman Hatta mengingatkan bahwa kepemimpinan membutuhkan kapasitas sekaligus integritas.

Dalam perjalanan Republik, terdapat 14 masa jabatan Wakil Presiden yang diemban oleh 13 orang. Keragaman latar belakang mereka memperlihatkan bahwa tidak ada satu jalur karier tunggal untuk menjadi Wakil Presiden. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, misalnya, membawa pengalaman kepemimpinan tradisional, pemerintahan daerah, pertahanan, dan kenegaraan. Sudharmono memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi pemerintahan, termasuk sebagai Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. Keduanya memperlihatkan pentingnya pemahaman terhadap tata kelola negara dan kemampuan menjalankan pemerintahan.

Pengalaman di bidang pertahanan dan keamanan juga menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan Wakil Presiden. Umar Wirahadikusumah pernah memimpin Kostrad dan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, sedangkan Try Sutrisno pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima ABRI. Pengalaman tersebut memberi perspektif tentang pertahanan, keamanan, disiplin organisasi, dan kepemimpinan dalam institusi strategis negara. Namun, pengalaman militer bukan satu-satunya modal kepemimpinan. Negara juga membutuhkan kemampuan membaca persoalan ekonomi, teknologi, dan pembangunan.

B.J. Habibie membawa keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sebagai teknokrat, termasuk ketika memimpin Kementerian Riset dan Teknologi. Boediono memiliki pengalaman dalam kebijakan ekonomi, mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Gubernur Bank Indonesia. Jusuf Kalla memperlihatkan perpaduan pengalaman dunia usaha, pemerintahan, organisasi, dan penyelesaian konflik. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kapasitas strategis dan kemampuan transformasi pembangunan merupakan modal penting dalam kepemimpinan nasional.

Dimensi politik, diplomasi, dan sosial kemasyarakatan juga mewarnai perjalanan para Wakil Presiden. Adam Malik dikenal melalui pengalaman diplomasi dan peran penting dalam pembentukan ASEAN. Megawati Soekarnoputri memiliki pengalaman kepemimpinan partai dan perjuangan politik. Hamzah Haz membawa pengalaman panjang dalam politik parlementer dan pemerintahan, sedangkan Ma'ruf Amin memiliki latar belakang kepemimpinan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Gibran Rakabuming Raka, sebelum menjadi Wakil Presiden, memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Surakarta. Keragaman perjalanan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan nasional dapat tumbuh dari berbagai lingkungan, sepanjang dibuktikan dengan kapasitas dan hasil kerja.

Kriteria Kepemimpinan

Dari pengalaman sejarah tersebut, setidaknya terdapat tiga kriteria besar yang dapat menjadi ukuran dalam memilih Wakil Presiden. Ketiganya bukan daftar jabatan yang wajib pernah diduduki seseorang, melainkan kerangka untuk membaca kualitas kepemimpinan. Rekam jejak perlu dinilai melalui pengalaman, capaian, dan integritas. Banyaknya jabatan tidak otomatis menunjukkan kualitas, sebagaimana keterbatasan pengalaman pada satu bidang tidak serta-merta meniadakan kapasitas seseorang.

Pertama, kepemimpinan kenegaraan dan pemerintahan. Wakil Presiden perlu memahami konstitusi, kelembagaan negara, administrasi pemerintahan, serta hubungan antarlembaga. Pengalaman memimpin pemerintahan, institusi publik, atau organisasi besar dapat menjadi modal penting. Yang lebih mendasar ialah kemampuan mengelola tanggung jawab, mengambil keputusan, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kedua, kepemimpinan strategis dan transformasi pembangunan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan jangka panjang dan memahami keterkaitan berbagai sektor. Ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pertahanan, dan lingkungan tidak dapat dikelola secara terpisah. Wakil Presiden perlu memiliki wawasan strategis, kemampuan mengidentifikasi persoalan, serta kecakapan mendorong perubahan yang terukur. Pengalaman dan capaian dalam bidang tertentu dapat menjadi kekuatan yang melengkapi kapasitas Presiden.

Ketiga, kepemimpinan politik, diplomasi, dan sosial kemasyarakatan. Keragaman Indonesia membutuhkan kemampuan membangun kesepahaman, merawat persatuan, mengelola perbedaan, dan menjembatani kepentingan. Pengalaman dalam politik, diplomasi, organisasi sosial, keagamaan, maupun hubungan internasional dapat menjadi modal untuk memperluas jangkauan kepemimpinan nasional. Wakil Presiden tidak cukup hanya memiliki kemampuan berkomunikasi, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan dan mengubah perbedaan menjadi kekuatan bersama.

Dwi-Tunggal: Memilih Berdasarkan Rekam Jejak

Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan dalam pemilihan umum. Keduanya memperoleh mandat politik dari rakyat dan menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Karena itu, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap pasangan politik, hadiah bagi pendukung, atau pejabat yang kedudukannya dapat disamakan begitu saja dengan menteri. Meskipun kewenangan konstitusional keduanya tidak identik, hubungan Presiden dan Wakil Presiden semestinya dibangun sebagai kemitraan kepemimpinan yang saling melengkapi.

Makna dwi-tunggal tidak berarti Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki latar belakang, pengalaman, atau cara pandang yang sama. Justru perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila ditempatkan secara tepat. Presiden dan Wakil Presiden tidak harus melihat setiap persoalan dengan lensa yang sama, tetapi harus bergerak menuju arah yang sama. Berbeda untuk saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Beragam kapasitas harus fungsional, bukan sekadar menjadi representasi atau simbol politik. Perbedaan pengalaman dan perspektif perlu memperkaya pengambilan keputusan, memperluas jangkauan pemerintahan, dan memperkuat penyelesaian masalah.

Dalam keadaan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Mekanisme ini menempatkan Presiden pada tanggung jawab penting untuk mengajukan calon yang layak, sementara MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk memilih. Kesempatan ini semestinya digunakan bukan hanya untuk mengisi kursi yang kosong, melainkan memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Pertimbangannya perlu bertumpu pada rekam jejak, integritas, capaian, dan kemampuan calon melengkapi kepemimpinan Presiden dalam mewujudkan visi, misi, dan haluan negara.

Penutup

Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar mengganti orang untuk mengisi jabatan yang kosong. Ini adalah kesempatan memilih sosok yang benar-benar dibutuhkan zamannya. Presiden memerlukan pendamping yang bukan hanya dipercaya secara politik, tetapi juga memiliki pengalaman, keahlian, perspektif, dan integritas untuk melengkapi kapasitas kepemimpinan nasional. Perbedaan latar belakang dan kemampuan harus menghasilkan kontribusi nyata, bukan menjadi sumber persaingan atau perebutan pengaruh.

Indonesia kaya dengan masalah dan tidak mungkin menyelesaikannya dengan satu cara pandang. Negeri ini membutuhkan kepemimpinan dengan lensa yang beragam, kapasitas yang saling melengkapi, fungsi yang jelas, dan orientasi yang satu arah. Berbeda itu melengkapi dan fungsional. Wakil Presiden bukan sekadar orang nomor dua atau pelengkap pasangan politik. Ia adalah bagian dari kepemimpinan nasional yang ikut menentukan arah perjalanan Republik. Indonesia luas, persoalannya kompleks; karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pengganti, melainkan pemimpin yang sesuai dengan tantangan zaman dan mampu membawa bangsa melangkah ke depan.

Penulis: Dekan FKIP UNTIRTA

RAJA MEDIA - Opini 2026