Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Besok Dijadwalkan ke MPR

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
 

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
 

"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.
 

Informasi ini menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
 

Meski demikian, penyerahan surat kepada Presiden belum dengan sendirinya menuntaskan proses pengunduran diri secara konstitusional. Tahapan formal selanjutnya berkaitan dengan penyampaian surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 

Budi Arie Benarkan Surat Diserahkan di Halim
 

Budi Arie membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
 

Penyerahan tersebut disebut berlangsung pada Rabu sore, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh.
 

Keterangan Budi Arie memperkuat kabar yang sebelumnya beredar mengenai langkah Gibran di tengah dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
 

Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi secara terperinci dari Istana mengenai tindak lanjut surat tersebut maupun keputusan formal terkait status jabatan Wakil Presiden.
 

Prasetyo Hadi Ungkap Pertemuan Prabowo dan Gibran
 

Sehari sebelum kabar penyerahan surat tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
 

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
 

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
 

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan. Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 

Dengan demikian, pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden sebelum muncul kabar penyerahan surat pengunduran diri.
 

MPR Menjadi Tahapan Formal Pengunduran Diri
 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.
 

Menurut Yusril, pengunduran diri secara formal harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memproses dan menyatakan apakah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
 

Apabila pengunduran diri diproses sesuai mekanisme tersebut, Presiden akan diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
 

Yusril menjelaskan, pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat dari Presiden yang berisi pengajuan calon pengganti.
 

Karena itu, penyerahan surat kepada Presiden perlu dibedakan dari tahapan formal yang menjadi kewenangan MPR.
 

Bersamaan dengan Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR
 

Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah perkembangan politik di parlemen.
 

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal dan dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
 

Dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
 

Meski berlangsung dalam waktu berdekatan, usulan HMP DPR dan proses pengunduran diri Wakil Presiden merupakan dua mekanisme kelembagaan yang berbeda. Keduanya memiliki prosedur serta tahapan konstitusional masing-masing.
 

Publik Menunggu Kepastian Status Jabatan
 

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

Konfirmasi Budi Arie mengenai penyerahan surat kepada Presiden menjadi informasi penting dalam perkembangan tersebut. Namun, kepastian mengenai status jabatan Gibran tetap menunggu proses formal dan keterangan resmi dari lembaga negara yang berwenang.
 

Tahapan berikutnya akan menjadi perhatian, terutama terkait penyampaian surat kepada MPR serta tindak lanjut Presiden dan lembaga perwakilan tersebut.
 

Publik kini menunggu perkembangan resmi pada Kamis (12/11/2026), ketika agenda DPR juga dijadwalkan membahas pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR RI.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.